Bagikan:

JAKARTA – Pada 6 November lalu, TikTok diperintahkan untuk menutup bisnis yang dijalankan oleh TikTok Technology Canada Inc. Pemerintah membuat keputusan ini dengan alasan risiko keamanan nasional. 

Menanggapi perintah ini, TikTok mengatakan bahwa mereka telah mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan federal di negara setempat. Mereka ingin mempertahankan seluruh operasi TikTok yang dilakukan di Kanada. 

Bagi TikTok, aturan penutupan bisnis mereka di Kanada tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merugikan ratusan karyawan TikTok yang berasal dari negara tersebut. Jika bisnis mereka ditutup, karyawan lokal akan kehilangan pekerjaan mereka. 

"Perintah ini akan menghilangkan pekerjaan dan mata pencaharian ratusan karyawan lokal kami yang berdedikasi, yang mendukung komunitas lebih dari 14 juta pengguna bulanan TikTok di Kanada, termasuk bisnis, pengiklan, kreator, dan inisiatif yang dikembangkan khusus untuk Kanada," kata TikTok pada Rabu, 11 Desember. 

TikTok pun menyatakan bahwa penentangan perintah ini dilakukan, "demi kepentingan terbaik warga Kanada." Perusahaan yang mengembangkan platform distribusi video ini menambahkan bahwa mereka bersedia untuk membicarakan solusi bersama pemerintah Kanada. 

Perlu diketahui bahwa pemerintah Kanada melarang operasi bisnis TikTok di negaranya karena hasil dari peninjauan investasi asing. Menurut pemerintah, aturan yang dibuat ini sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Investasi Kanada.

"Walaupun Kanada terus menyambut investasi asing langsung, pemerintah akan bertindak tegas jika investasi mengancam keamanan nasional kami," ungkap pemerintah Kanada beberapa waktu lalu. "Keputusan ini didasari pada informasi dan bukti yang dikumpulkan selama peninjauan."

Meski operasi TikTok dilarang, aturan ini tidak mirip dengan aturan divestasi yang ingin diberlakukan pemerintah AS. Masyarakat Kanada masih bisa mengakses platform tersebut karena aksesnya tidak diblokir, tetapi pengguna diminta untuk memperhatikan kemungkinan risiko siber.