Bagikan:

JAKARTA - Kremlin pada Selasa 27 Agustus, menegaskan bahwa tuduhan serius yang dilontarkan pemerintah Prancis terhadap bos Telegram, Pavel Durov, akan dianggap sebagai upaya untuk membatasi kebebasan berkomunikasi kecuali jika didukung dengan bukti yang kuat.

Durov, seorang miliarder kelahiran Rusia, ditangkap di Prancis akhir pekan lalu sebagai bagian dari penyelidikan terkait kejahatan yang melibatkan gambar pelecehan seksual anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan di platform Telegram, menurut keterangan jaksa Prancis pada Senin.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada wartawan dalam sebuah panggilan konferensi bahwa Rusia siap memberikan semua bantuan yang diperlukan mengingat kewarganegaraan Rusia yang dimiliki Durov. Namun, ia menambahkan bahwa kewarganegaraan Prancis yang dimiliki Durov membuat situasi menjadi lebih rumit. Durov juga memiliki paspor Uni Emirat Arab.

"Tuduhan ini memang sangat serius," kata Peskov. "Tuduhan ini memerlukan dasar bukti yang tak kalah serius. Jika tidak, hal ini akan menjadi upaya langsung untuk membatasi kebebasan berkomunikasi."

Rusia sebelumnya pernah mencoba, namun gagal, untuk memblokir Telegram dan beberapa kali mendenda perusahaan tersebut karena gagal menghapus konten yang dianggap ilegal.

Peskov menyatakan bahwa kasus Durov dapat dilihat sebagai intimidasi terhadap kepala perusahaan besar dan meragukan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan bahwa tidak ada motif politik dalam penahanan Durov.