Joe Biden Keluarkan Perintah Eksekutif untuk Lindungi Data Pribadi AS Ditransfer ke China dan Rusia

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joe Biden pada Rabu 28 Februari, mengungkapkan perintah eksekutif yang bertujuan untuk melindungi data pribadi Amerika Serikat dengan membatasi transfernya ke China, Rusia, dan negara-negara lain. Hal ini diungkapkan pejabat senior AS, merujuk pada kekhawatiran keamanan nasional.

Perintah tersebut, akan membatasi transfer massal informasi geolokasi, biometrik, kesehatan, dan keuangan warga Amerika oleh pialang data dan pihak lain ke "negara-negara yang menjadi perhatian," kata para pejabat tersebut.

Perintah tersebut juga akan melarang transfer setiap volume data tentang personel pemerintah AS ke negara-negara tersebut, yang juga termasuk Iran, Korea Utara, Kuba, dan Venezuela.

"China dan Rusia membeli data pribadi sensitif Amerika dari pialang data dan memanfaatkannya untuk terlibat dalam berbagai kegiatan jahat termasuk kegiatan siber yang jahat, spionase, dan pemerasan," kata para pejabat tersebut.

"Membeli data melalui pialang data saat ini legal di Amerika Serikat. Hal itu mencerminkan celah dalam alat-alat keamanan nasional kita," tambah mereka yang juga mengatakan bahwa perintah pada Rabu ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut.

Perintah tersebut merupakan upaya terbaru Washington untuk menghentikan aliran data AS ke China, yang terlibat dalam perang perdagangan dan teknologi bertahun-tahun dengan Amerika Serikat.

Kongres AS sedang mempertimbangkan legislasi untuk melarang agensi federal membuat kontrak dengan BGI Group China dan Wuxi APPTEC, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah China mengakses data genetik dan informasi kesehatan pribadi Amerika.

Pada tahun 2018, sebuah panel AS yang meninjau investasi asing untuk ancaman keamanan nasional menolak rencana Ant Financial China untuk mengakuisisi perusahaan transfer uang AS, MoneyGram International karena perusahaan tidak dapat meredakan kekhawatiran atas keamanan data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi warga AS.

Para pejabat mengatakan pada Rabu bahwa transaksi dengan pialang data yang tahu bahwa informasi tersebut akan berakhir di "negara-negara yang menjadi perhatian" akan dilarang, begitu juga semua transfer data genomik.

Transfer kelas data lainnya - mulai dari biometrik hingga keuangan - hanya akan dilarang jika memenuhi ambang batas volume tertentu dan dikirim ke negara-negara tersebut, kata seorang pejabat.

Untuk mengatasi kekhawatiran bahwa aturan baru akan menghambat kegiatan ekonomi secara tidak perlu, beberapa jenis data termasuk penggajian korporat dan kepatuhan dikecualikan, tambah mereka.

Transaksi tertentu seperti layanan cloud, perjanjian kerja, dan investasi juga akan diizinkan, dengan syarat-syarat keamanan seperti enkripsi dan anonimisasi.

Perintah tersebut juga mengarahkan Departemen Kehakiman untuk memberi kesempatan yang cukup kepada industri untuk mengomentari proposal sebelum berlaku.

Gedung Putih mengatakan perusahaan-perusahaan kini mengumpulkan lebih banyak data warga Amerika daripada sebelumnya. Data tersebut seringkali dijual dan diperjualbelikan secara legal melalui pialang data yang kemudian dapat mentransfernya ke layanan intelijen asing, militer, atau perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah asing.