Partai Republik Tuduh Informasi yang Diberikan TikTok ke Kongres AS Menyesatkan

JAKARTA - Anggota Kongres dari Partai Republik, yang akan menetapkan agenda DPR tahun depan, menekan aplikasi video pendek TikTok pada Selasa, 22 November,  karena khawatir perusahaan tersebut mungkin telah menyesatkan Kongres tentang berapa banyak data pengguna yang dibagikannya dengan China, tempat pemilik TikTok, ByteDance, berkantor pusat.

Perwakilan Cathy McMorris Rodgers, Republikan teratas di Komite Energi dan Perdagangan DPR, dan Perwakilan James Comer, Republikan teratas di Komite Pengawasan, menulis kepada TikTok untuk mengatakan bahwa informasi yang diberikan dalam pengarahan staf tampaknya tidak akurat.

"Beberapa informasi yang diberikan TikTok selama pengarahan staf tampaknya tidak benar atau menyesatkan, termasuk bahwa TikTok tidak melacak lokasi pengguna di AS," kata anggota parlemen dari Partai Republik dalam surat kepada Kepala Eksekutif TikTok Shou Zi Chew dan tertanggal Selasa, 11 November.

TikTok sendiri tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters tentang surat tersebut.

Menyusul kemenangan pemilu awal bulan ini, Partai Republik akan mengambil kendali DPR pada Januari nanti. Surat itu bisa menjadi tanda pengawasan ketat yang mereka rencanakan untuk diterapkan pada perusahaan China termasuk TikTok, target pemerintahan Partai Republik dari mantan Presiden Donald Trump.

Namun pemerintahan Joe Biden dari Partai Demokrat juga telah menyatakan keprihatinannya tentang TikTok. Direktur FBI Christopher Wray mengatakan awal bulan ini pemerintah China dapat memanfaatkan aplikasi berbagi video untuk memengaruhi pengguna atau mengontrol perangkat mereka.

Di antara pertanyaan lainnya, anggota parlemen meminta TikTok untuk memberikan draf kesepakatan apa pun yang sedang dinegosiasikan dengan pemerintahan Biden untuk memungkinkan TikTok tetap aktif di Amerika Serikat.

 Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS) pemerintah AS, yang meninjau akuisisi AS oleh perusahaan asing untuk potensi risiko keamanan nasional, pada tahun 2020 memerintahkan ByteDance untuk mendivestasi TikTok karena kekhawatiran data pengguna AS dapat diteruskan ke pemerintah komunis China.

CFIUS dan TikTok telah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan dengan tujuan mencapai kesepakatan keamanan nasional untuk melindungi data lebih dari 100 juta pengguna TikTok.

Presiden Joe Biden pada Juni 2021 mencabut serangkaian perintah eksekutif Trump yang berupaya melarang pengunduhan baru TikTok dan memerintahkan Departemen Perdagangan untuk melakukan peninjauan terhadap masalah keamanan yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut.