Senator AS Pertanyakan Kebijakan TikTok yang Masih Izinkan Konten dari Pemerintah Rusia Membanjiri Aplikasinya

JAKARTA - Senator Partai Republik AS pada Jumat, 17 Juni  bertanya kepada Kepala Eksekutif TikTok, Shou Zi Chew, tentang adanya laporan bahwa situs media sosial telah mengizinkan konten media yang disetujui pemerintah Rusia tetapi melarang video lain perang lainnya.

"Laporan terbaru menunjukkan TikTok ... telah memungkinkan media pemerintah Rusia membanjiri platform dengan propaganda pro-perang yang berbahaya. Tidak ada perusahaan yang boleh berada dalam posisi memperkuat kebohongan Kremlin, yang memicu dukungan publik untuk pilihan perang Rusia di Ukraina," kata surat itu, seperti dikutip Reuters.

Para senator ini  dipimpin oleh Steve Daines dan ditandatangani oleh John Cornyn, Roger Wicker, John Barrasso, James Lankford dan Cynthia Lummis.

Para senator menulis bahwa mereka "sangat prihatin" bahwa TikTok saat ini memungkinkan penyebaran propaganda pro-perang ke publik Rusia, yang berisiko menambah korban manusia yang sudah menghancurkan baik bagi Ukraina maupun Rusia.

Kedutaan Besar Rusia di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang surat tersebut. Sementara TikTok mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters bahwa perusahaan berharap untuk terus terlibat dengan anggotanya dalam masalah ini dan menjawab pertanyaan mereka.

Reuters melaporkan pada Maret lalu bahwa aplikasi video milik China ini mengatakan akan menangguhkan streaming langsung dan pengunggahan video ke platformnya di Rusia karena meninjau implikasi dari undang-undang media baru yang ditandatangani oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Sementara para senator AS sendiri  mengatakan TikTok telah gagal "untuk sama-sama menegakkan kebijakan ini " dan mengutip laporan berita yang mengatakan "tampaknya TikTok terlambat menutup celah ini pada 25 Maret."

Surat itu menambahkan "konten pro-rezim yang menyesatkan dan membanjiri layanan TikTok belum dihapus, sehingga membuat arsip propaganda pro-perang yang mudah diakses dan meminta TikTok untuk menjawab serangkaian pertanyaan mereka.

TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan teknologi internet yang berbasis di Beijing, ByteDance, telah berada di bawah pengawasan ketat oleh pemerintah AS atas data pribadi yang ditanganinya. Pada sidang Kongres AS Oktober lalu, perusahaan menghadapi pertanyaan sulit dari anggota parlemen AS.

Senator Marsha Blackburn, anggota panel dari Partai Republik, mengatakan dia prihatin dengan pengumpulan data TikTok, termasuk audio dan lokasi pengguna, dan potensi pemerintah China untuk mendapatkan akses ke informasi tersebut. Blackburn mempertanyakan TikTok tentang apakah perusahaan dapat menolak memberikan data kepada pemerintah China jika materi diminta.

TikTok adalah salah satu aplikasi media sosial paling populer di dunia, dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif di seluruh dunia.