JAKARTA - Ketua komite Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat tentang Partai Komunis China dan beberapa anggota parlemen lainnya pada Kamis mengungkapkan "kekhawatiran yang mendalam" tentang TikTok. Mereka juga meminta jawaban terkait laporan bahwa aplikasi video pendek yang dimiliki oleh China, TikTok, dalam menyensor akun yang memposting konten dari film tentang taipan pro-demokrasi Hong Kong Jimmy Lai.
Mike Gallagher dan 12 anggota parlemen Republik lainnya mengatakan dalam sebuah surat kepada CEO TikTok, Show Zi Chew, bahwa mereka ingin "informasi tambahan tentang kebijakan dan praktik moderasi konten TikTok."
Institut Acton yang berbasis di Michigan mengatakan minggu lalu akun TikTok mereka ditangguhkan karena memposting konten dari film tentang Lai. Para anggota parlemen mengatakan akun itu dipulihkan setelah laporan media tentang penangguhan tersebut.
TikTok sendiri belum memberikan komentar tentang hal itu.
TikTok yang dimiliki oleh ByteDance memberi tahu para anggota parlemen AS dalam surat pada tanggal 4 Mei bahwa "TikTok tidak memoderasi konten karena sensitivitas politik" dan tidak meningkatkan konten "di AS atas permintaan pemerintah manapun, termasuk Partai Komunis China."
TikTok mengatakan bahwa telah memiliki lebih dari 5.000 karyawan dan kontraktor yang fokus pada moderasi konten untuk Amerika Serikat.
Senator Mark Warner, seorang Demokrat, dan John Thune, seorang Republik, pada Maret mengusulkan undang-undang untuk memberikan Departemen Perdagangan kekuasaan baru untuk meninjau, memblokir, dan menangani berbagai transaksi yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi asing yang menimbulkan risiko keamanan nasional.
BACA JUGA:
Gedung Putih dan 26 senator mendukung proposal tersebut, sementara para kritikus mengatakan bahwa undang-undang tersebut terlalu luas dan merugikan kebebasan sipil orang Amerika termasuk lebih dari 150 juta pengguna TikTok di AS.
Chew tampil di depan Kongres pada Maret dan menghadapi pertanyaan sulit tentang kekhawatiran keamanan nasional.
TikTok mengatakan bahwa mereka telah menghabiskan lebih dari 1,5 miliar dolar AS (Rp22 triliun) untuk upaya keamanan data yang ketat dan menolak tuduhan spionase.
Pemerintahan Joe Biden juga telah menuntut pemilik TikTok dari China untuk melepaskan saham mereka atau menghadapi larangan di AS. Upaya Presiden Donald Trump pada 2020 untuk melarang TikTok diblokir oleh pengadilan AS.
