Ketua Komite DPR AS Minta CEO TikTok untuk Jawab Pertanyaan tentang Keamanan Anak-Anak

JAKARTA - Ketua Panel DPR AS ingin CEO TikTok, Shou Zi Chew, menjawab pertanyaan tentang upaya aplikasi video milik China tersebut dalam melindungi anak-anak dari konten tidak pantas dan eksploitasi yang berpotensi terjadi. Chew akan hadir untuk pertama kalinya di hadapan Kongres ketika ia bersaksi di depan Komite Energi dan Perdagangan DPR pada 23 Maret.

Ketua Komite, Cathy McMorris Rodgers, seorang Republikan, mengatakan Kamis 16 Maret bahwa para anggota DPR "perlu mengetahui tindakan apa yang diambil perusahaan untuk menjaga anak-anak kita agar terhindar dari bahaya online dan offline."

McMorris Rodgers dan beberapa anggota Republikan pada Desember lalu menulis kepada TikTok mengatakan bahwa "banyak anak-anak terpapar konten yang tidak pantas yang dipaksakan ke mereka melalui algoritma TikTok." Mereka juga menimbulkan kekhawatiran bahwa siaran langsung TikTok memungkinkan pengguna dewasa memberikan hadiah uang kepada anak-anak untuk "membujuk mereka melakukan tindakan yang menggoda secara seksual."

TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan teknologi China ByteDance, mengatakan bahwa pemerintahan _Presiden Joe Biden telah mengancam untuk melarang aplikasi tersebut di Amerika Serikat jika pemilik China-nya tidak menjual saham mereka dalam perusahaan.

"Masyarakat Amerika berhak mengetahui sejauh mana privasi mereka terancam dan data mereka dimanipulasi oleh hubungan ByteDance-owned TikTok dengan China," tambah Rodgers, dikutip Reuters. Pemerintah AS telah mengekspresikan keprihatinan bahwa data pengguna TikTok dapat diteruskan ke pemerintah China.

TikTok, yang tidak segera memberikan komentar, mengatakan awal bulan ini bahwa mereka sedang mengembangkan alat yang akan memungkinkan orang tua untuk mencegah remaja mereka melihat konten tertentu di aplikasi video pendek tersebut.

TikTok mengumumkan fitur baru untuk membantu pengguna membatasi waktu yang dihabiskan di aplikasi. Akun yang dimiliki pengguna di bawah 18 tahun secara otomatis akan memiliki batas waktu satu jam per hari, dan remaja akan perlu memasukkan kode sandi untuk terus menggunakan aplikasi.

TikTok dan pemerintahan Biden telah melakukan negosiasi selama lebih dari dua tahun mengenai persyaratan keamanan data. TikTok mengatakan bahwa mereka telah menghabiskan lebih dari 1,5 miliar dolar AS (Rp23,1 triliun) untuk upaya keamanan data yang ketat dan menolak tuduhan spionase.