Parlemen Eropa Mendekati Pengesahan Peraturan AI, Termasuk Larangan Pengenalan Wajah dan Transparansi ChatGPT

JAKARTA - Legislator Eropa kini melangkah lebih dekat untuk mengesahkan peraturan baru yang mengatur alat kecerdasan buatan seperti ChatGPT, setelah pemungutan suara penting pada  Kamis, 11 Mei.

AI Act yang sangat dinantikan dari Uni Eropa diharapkan menjadi undang-undang komprehensif pertama yang mengatur teknologi tersebut, dengan aturan baru seputar penggunaan pengenalan wajah, surveilans biometrik, dan aplikasi kecerdasan buatan lainnya.

Setelah dua tahun negosiasi, aturan ini kini diharapkan akan melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam prosesnya, di mana para legislator akan menyelesaikan detail undang-undang dengan Komisi Eropa dan negara anggota individunya.

Menjelang pemungutan suara oleh dua komite legislator, Dragos Tudorache, salah satu anggota parlemen Uni Eropa yang bertugas menyusun undang-undang tersebut, mengatakan: "Ini adalah kesepakatan yang rumit. Tetapi ini adalah paket yang saya pikir memberikan sesuatu kepada setiap orang yang berpartisipasi dalam negosiasi ini."

"Masyarakat kita mengharapkan kita untuk melakukan sesuatu yang tegas terkait kecerdasan buatan dan dampaknya pada kehidupan mereka. Cukup dengan menyalakan TV ... dalam dua atau tiga bulan terakhir, setiap hari Anda melihat seberapa penting hal ini menjadi bagi warga negara," tambahnya.

Menurut proposal tersebut, alat kecerdasan buatan akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya, mulai dari rendah hingga tidak dapat diterima. Pemerintah dan perusahaan yang menggunakan alat-alat ini akan memiliki kewajiban yang berbeda, tergantung pada tingkat risiko tersebut.

Dalam pemungutan suara pagi hari Kamis, anggota parlemen Eropa setuju untuk melarang penggunaan pengenalan wajah di tempat umum, alat prediksi kepolisian, dan untuk memberlakukan langkah-langkah transparansi baru pada aplikasi AI generatif seperti ChatGPT dari OpenAI.

"Pemungutan suara ini merupakan tonggak dalam mengatur AI, dan sinyal jelas dari Parlemen bahwa hak asasi manusia harus menjadi landasan utama," kata anggota parlemen Eropa dari partai Greens, Kim van Sparrentak, kepada Reuters. "AI harus melayani masyarakat, masyarakat, dan lingkungan, bukan sebaliknya."