Pantauan Netray: Sentimen Negatif Warnai Kebijakan Efisiensi Anggaran

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran terhadap sejumlah kementerian/lembaga (K/L), sebagaimana tertian dalan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku 22 Januari 2025.

Penghematan anggaran ini mencapai Rp306,69 triliun, dengan rincian efisiensi K/L Rp256,1 triliun dan dana transfer ke daerah (TKD) Rp50,5 triliun.

Keputusan Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran secara brutal mendapat respons negatif dari berbagai kalangan, salah satunya Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Ia menuturkan seabrek risiko di balik efisiensi anggaran, seperti makin tingginya pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk pegawai honorer, lesunya sektor MICE (meetings, incentives, conferences, and exhibitions), hingga terganggunya layanan publik.

Pembahasan efisiensi anggaran menarik perhatian masyarakat luas yang turut memantau melalui pemberitaan media online setidaknya selama sepekan ke belakang. Netray memantau perkembangan isu ini, dan hasilnya banyak media yang membahas isu efisiensi anggaran dari berbagai sudut pandang.

“Selama periode 6 -12 Februari 2025 ditemukan 2,3 ribu artikel dari 247 media,” menurut laporan Netray.

Jika diamati sejak awal pemantauan atau 6 Februari, media telah membahas topik ini dalam 424 artikel. Di hari berikutnya meningkat menjadi 565 artikel yang sekaligus menjadi puncak jumlah pemberitaan.

Pada tanggal tersebut, pembahasan terkait gaji ke 13 dan THR PNS yang akan tetap ada meski terjadi efisiensi anggaran.

Salah satu yang paling banyak dibahas media dari dampak pemangkasan anggaran adalah soal gaji, terutama gaji pengawai Komisi Yudisial (KY). Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan, operasional KY akan terganggu karena dengan adanya efisiensi anggaran, perkiraan gaji untuk seluruh pegawai hanya mencapai Oktober 2025.

Sebagai informasi, anggaran KY dipangkas hingga 54 persen dari total anggaran semula Rp184 miliar. Bahkan efisiensi anggaran ini bakal menghambat terhadap pelaksanaan seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM. Padahal terdapat kekosongan 16 posisi hakim agung di berbagai kamar peradilan. Dengan keterbatasan ini, KY belum bisa memastikan kapan dapat melakukan seleksi.

Pembangunan Infrastruktur Daerah Terdampak

Selain itu, topik pembangunan infrastruktur juga banyak dibahas media massa Indonesia. Ini terkait dengan terancamnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah akibat efisiensi ini.

Seperti di daerah kabupaten Wonogiri misalnya, yang mendapat porsi pemotongan sebanyak Rp63 miliar. Pemotongan ini menyebabkan tertundanya pembangunan sejumlah ruas jalan di Wonogiri pada 2025.

Pemkab Wonogiri akan berupaya mengoptimalkan anggaran dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk merealisasikan proyek-proyek prioritas yang harus tetap berjalan. Bupati Wonogiri Joko Sutopo secara gamblang menjelaskan bahwa saat pandemi COVID-19 pun terdapat penyesuaian prioritas anggaran namun tetap dikelola pemerintah daerah. Sedangkan efisiensi anggaran saat ini dananya langsung dikelola pemerintah pusat.

Hal yang sama juga dialami Kota Probolinggo, Jawa Timur, yang dipangkas Rp5,8 miliar dari sebelumnya Rp493,9 miliar. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo Ratri Dian Sulistyawati, mengkhawatirkan dana pembangunan infrastruktur juga akan terdampak.

Meski demikian, para pengusaha konstruksi tetap berharap pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan tidak mandek karena efisiensi anggaran. Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia Andi Rukman Karumpa menekankan bahwa pemerintah perlu melanjutkan proyek infrastruktur guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional karena infrastruktur merupakan salah satu fondasi pembangunan yang mendorong daya saing RI.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah dapat menjalankan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi orang yang banyak disebut dalam pemberitaan ini setelah Presiden Prabowo Subianto. Perempuan kelahiran 26 Agustus 1962 ini disebut dalam 479 artikel berita.

Ia menjelaskan kepada publik alasan Prabowo melakukan efisiensi, yaitu ingin penggunaan APBN lebih efisien, baik, bersih, dan fokus, terutama dalam menjaga kebutuhan masyarakat.

Pertanyakan Penambahan Stafsus

Netray juga menjaring opini publik terkait isu ini. Melalui sosial media X dengan menggunakan periode dan kata kunci yang sama, ditemukan sebanyak 11,6 ribu akun yang menghasilkan 43,3 ribu unggahan dengan dominasi sentimen negatif.

Opini paling populer datang dari akademisi Nabiyla Risfa Izzati (@nabiylarisfa). Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan yang baru 100 hari lebih memimpin, namun sudah diwarnai oleh kabinet gemuk dengan banyak sosok yang dinilai tidak kompeten. Ditambah dengan kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran, ia khawatir pelayanan publik justru akan semakin terhambat. Unggahannya pun menuai perhatian luas, dengan 25 komentar, 6,3 ribu likes, dan 4,5 ribu repost.

Warganet juga menyoroti jumlah staf khusus (stafsus) yang dianggap berlebihan dalam pemerintahan Prabowo. Kata stafsus bahkan menjadi salah satu istilah paling mencolok dalam grafik tren percakapan warganet.

Salah satunya datang dari akun @Banumustafa24, yang mempertanyakan urgensi jumlah menteri, wakil menteri, stafsus, dan utusan khusus yang begitu banyak. Ia memperkirakan bahwa di masa mendatang, masyarakat justru akan semakin bergantung pada bantuan sosial (bansos) dan kebijakan MBG akibat langkah-langkah pemerintah saat ini.

Akun @raffimulyaa menilai pemerintahan saat ini semakin tak jelas arah kebijakannya. Ia menyoroti fakta bahwa Kementerian Pertahanan tidak tersentuh pemangkasan anggaran, bahkan justru menambah staf khusus, seperti Deddy Corbuzier. Tak hanya mengkritik, ia juga mengajak masyarakat untuk melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes.

Di sisi lain, tagar lain yang mencoba membangun narasi positif tentang Prabowo, yakni #AnggaranBijakUntukRakyat justru kurang mendapat perhatian. Tagar ini menyampaikan pesan bahwa efisiensi anggaran tidak akan merugikan masyarakat dan justru bertujuan untuk memaksimalkan manfaat APBN.

Beberapa unggahan yang menggunakan tagar ini menyatakan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada pelayanan publik, subsidi, maupun gaji pegawai. Ada pula yang menyebutnya sebagai “tanda sayang Prabowo untuk seluruh rakyat Indonesia.”

Namun, meskipun cukup banyak diunggah, tercatat sebanyak 2.785 kali, tagar ini tampaknya kurang mendapat perhatian warganet, dengan minimnya jumlah likes, komentar, dan repost.