JAKARTA - Pemerintah Jepang akan mempertimbangkan adopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) seperti chatbot ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI jika masalah privasi dan keamanan siber telah diselesaikan, demikian dikatakan oleh Sekretaris Kabinet Kepala Jepang, Hirokazu Matsuno, pada Senin, 10 April.
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Matsuno, juru bicara pemerintah teratas, sebelum Sam Altman, CEO OpenAI, bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam kunjungan ke Jepang, di mana Altman mengatakan perusahaannya "sedang mempertimbangkan pembukaan kantor".
Ditanya mengenai larangan sementara ChatGPT di Italia - yang dikembangkan oleh OpenAI yang didukung oleh Microsoft Corp (MSFT.O) - Matsuno mengatakan dalam konferensi pers bahwa Jepang menyadari tindakan negara lain.
"Jepang akan terus mengevaluasi kemungkinan pengenalan AI untuk mengurangi beban kerja pegawai pemerintah setelah mempertimbangkan cara merespons masalah seperti pelanggaran data," kata Matsuno, dikutip Reuters.
BACA JUGA:
Secara umum, isu privasi menjadi perhatian global dalam pengembangan dan penggunaan teknologi AI, termasuk ChatGPT. Beberapa negara atau wilayah telah mengadopsi atau sedang mempertimbangkan regulasi yang ketat terkait privasi data dan penggunaan teknologi AI.
Misalnya, Uni Eropa menerapkan General Data Protection Regulation (GDPR) yang mengatur perlindungan data pribadi pengguna, termasuk data yang dikumpulkan melalui aplikasi AI seperti ChatGPT. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia juga memiliki undang-undang privasi data yang berlaku.
Selain itu, isu privasi dalam penggunaan ChatGPT atau teknologi AI serupa dapat menjadi topik perdebatan dan perhatian di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk isu terkait pengumpulan data pengguna, penyimpanan data, transparansi penggunaan AI, dan kebijakan privasi dalam konteks pengembangan dan penggunaan teknologi AI.
Oleh karena itu, penting bagi pengguna ChatGPT atau teknologi AI lainnya untuk memahami dan mematuhi aturan privasi yang berlaku di negara atau wilayah tempat mereka menggunakan teknologi tersebut.