Menteri Digital G7 Sepakati Regulasi AI Berbasis Risiko

JAKARTA - Menteri digital dari negara-negara G7 sepakat untuk mengadopsi regulasi berbasis risiko terhadap kecerdasan buatan pada Minggu 30 April, sementara para pembuat kebijakan di Eropa sibuk mengenalkan undang-undang AI Act untuk menegakkan aturan pada alat-alat baru seperti ChatGPT.

"Namun, regulasi semacam itu juga harus "memelihara lingkungan yang terbuka dan memungkinkan" bagi pengembangan teknologi AI dan didasarkan pada nilai-nilai demokratis," kata menteri G7 dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir pertemuan dua hari di Jepang.

Meskipun para menteri mengakui bahwa "instrumen kebijakan untuk mencapai visi dan tujuan AI yang dapat dipercaya mungkin berbeda di antara anggota G7", namun kesepakatan ini menetapkan tonggak sejarah untuk bagaimana negara-negara besar mengatur AI di tengah kekhawatiran privasi dan risiko keamanan.

"Kesimpulan dari pertemuan G7 ini menunjukkan bahwa kami pasti tidak sendirian dalam hal ini," kata Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Margrethe Vestager kepada Reuters sebelum kesepakatan.

Pemerintah khususnya memperhatikan popularitas alat AI generatif seperti ChatGPT, chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI yang didukung oleh Microsoft Corp yang telah menjadi aplikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah sejak diluncurkan pada November lalu.

"Kami berencana untuk mengadakan diskusi G7 di masa depan tentang generative AI yang bisa mencakup topik seperti tata kelola, bagaimana memastikan hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, mempromosikan transparansi, mengatasi disinformasi" termasuk manipulasi informasi oleh kekuatan asing, demikian pernyataan menteri, dikutip Reuters.

Italia, anggota G7, menonaktifkan ChatGPT bulan lalu untuk menyelidiki pelanggaran aturan data pribadi. Meskipun Italia mencabut larangan tersebut pada Jumat, 29 April, tindakan itu telah menginspirasi regulator privasi Eropa lainnya untuk memulai penyelidikan.

Pada Kamis 28 April, para pembuat kebijakan EU mencapai kesepakatan awal tentang rancangan baru dari AI Act-nya yang akan datang, termasuk tindakan perlindungan hak cipta untuk AI generatif, menyusul seruan bagi pemimpin dunia untuk mengadakan pertemuan puncak untuk mengendalikan teknologi semacam itu.

Vestager, kepala regulasi teknologi UE, mengatakan blok "akan memiliki kesepakatan politik tahun ini" tentang legislasi AI, seperti kewajiban label untuk gambar atau musik yang dihasilkan oleh AI, untuk mengatasi risiko hak cipta dan pendidikan.

Sementara itu, Jepang, yang menjadi tuan rumah G7 tahun ini, telah mengambil pendekatan akomodatif terhadap para pengembang AI, berjanji mendukung adopsi publik dan industri AI.