G7 Sepakati Kode Etik untuk Pengembangan Kecerdasan Buatan

JAKARTA - Kelompok tujuh negara industri yang dikenal dengan G7 menyepakati untuk membuat kode etik bagi perusahaan yang mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI) canggih pada Senin 30 Oktober. Hal ini terungkap menurut dokumen G7 yang dilihat oleh Reuters. Kesepakatan itu dilakukan karena pemerintah negara G7, tengah mencari cara untuk mengurangi risiko dan potensi penyalahgunaan teknologi AI.

Kode etik yang bersifat sukarela ini akan menjadi tonggak penting dalam tata kelola AI di negara-negara besar, di tengah kekhawatiran privasi dan risiko keamanan, seperti yang ditunjukkan dalam dokumen tersebut.

Pemimpin dari kelompok tujuh ekonomi (G7) yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, bersama dengan Uni Eropa, memulai proses ini pada Mei dalam forum menteri yang diberi nama "Proses AI Hiroshima."

menurut dokumen G7 itu, kode etik sebanyak 11 poin ini bertujuan untuk mempromosikan AI yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya di seluruh dunia dan akan memberikan panduan sukarela untuk tindakan oleh organisasi yang mengembangkan sistem AI paling canggih. Ini termasuk model dasar paling canggih dan sistem AI generatif paling canggih.

Kode ini dimaksudkan untuk membantu mengambil manfaat dan mengatasi risiko serta tantangan yang dibawa oleh teknologi-teknologi ini.

Kode ini mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi risiko sepanjang siklus AI, serta mengatasi insiden dan pola penyalahgunaan setelah produk AI ditempatkan di pasar.

Perusahaan harus menyusun laporan publik tentang kemampuan, keterbatasan, penggunaan, dan penyalahgunaan sistem AI, dan juga berinvestasi dalam kontrol keamanan yang kuat.

Uni Eropa telah menjadi pelopor dalam mengatur teknologi yang sedang berkembang ini dengan Undang-Undang AI yang keras. Sementara Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara di Asia Tenggara telah mengambil pendekatan yang lebih santai daripada blok Uni Eropa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kepala digital Komisi Eropa, Vera Jourova, berbicara dalam forum tata kelola internet di Kyoto, Jepang, bulan lalu, mengatakan bahwa Kode Etik adalah dasar yang kuat untuk memastikan keamanan dan akan berfungsi sebagai jembatan hingga peraturan diterapkan.