Prancis, Jerman, dan Italia Capai Kesepakatan Regulasi AI

JAKARTA - Prancis, Jerman, dan Italia telah mencapai kesepakatan mengenai cara regulasi kecerdasan buatan (AI) seharusnya dilakukan. Kesepkatan ini diharapkan akan mempercepat negosiasi tingkat Eropa.

Ketiga pemerintah tersebut mendukung komitmen yang bersifat sukarela tetapi mengikat penyedia kecerdasan buatan, baik yang besar maupun kecil, di Uni Eropa yang setuju untuk mengikuti aturan tersebut.

Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa sedang bernegosiasi mengenai bagaimana blok tersebut seharusnya memposisikan dirinya.

Pada Juni lalu, Parlemen Uni Eropa menyajikan "AI Act" yang dirancang untuk mengendalikan risiko aplikasi kecerdasan buatan dan menghindari efek diskriminatif, sambil memanfaatkan kekuatan inovatif kecerdasan buatan.

Selama diskusi, Parlemen Eropa mengusulkan bahwa kode etik awalnya hanya mengikat bagi penyedia AI besar, yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat.

Ketiga pemerintah UE mengatakan keuntungan kompetitif ini bagi penyedia Eropa yang lebih kecil bisa memiliki kekurangan dengan mengurangi kepercayaan dan menyebabkan berkurangnya pelanggan.

Menurut mereka aturan perilaku dan transparansi seharusnya mengikat untuk semua. Awalnya, tidak ada sanksi yang harus diberlakukan, menurut dokumen tersebut.

Namun, jika pelanggaran terhadap kode etik diidentifikasi setelah jangka waktu tertentu, sebuah sistem sanksi dapat diatur. Di masa depan, sebuah otoritas Eropa akan memantau kepatuhan terhadap standar tersebut, kata dokumen tersebut.

Kementerian Ekonomi Jerman, yang bertanggung jawab atas topik ini bersama dengan Kementerian Urusan Digital, mengatakan hukum dan kontrol negara seharusnya tidak mengatur AI itu sendiri, tetapi aplikasinya.

Menteri Urusan Digital, Volker Wissing, mengatakan bahwa dia sangat senang kesepakatan telah dicapai dengan Prancis dan Jerman untuk membatasi hanya penggunaan AI.

"Kita perlu mengatur aplikasi dan bukan teknologinya jika kita ingin bermain di liga AI teratas di seluruh dunia," kata Wissing, dikutip VOI dari Reuters.

Menteri Negara untuk Urusan Ekonomi Franziska Brantner mengatakan bahwa sangat penting untuk memanfaatkan peluang dan membatasi risikonya.

"Kami telah mengembangkan proposal yang dapat memastikan keseimbangan antara kedua tujuan tersebut dalam ranah teknologi dan hukum yang belum terdefinisi," kata Brantner.

Sementara pemerintah di seluruh dunia berupaya untuk merebut manfaat ekonomi dari AI, Inggris pada November menjadi tuan rumah pertemuan pertamanya mengenai keselamatan AI.

Pemerintah Jerman akan menjadi tuan rumah pertemuan digital di Jena, di negara bagian Thuringia, pada Senin 20 November dan Selasa yang akan membawa bersama wakil dari politik, bisnis, dan ilmu pengetahuan.

Isu-isu seputar AI juga akan menjadi agenda saat pemerintah Jerman dan Italia melakukan pembicaraan di Berlin pada Rabu, 22 November.