JAKARTA - Senator dari Partai Republik AS Rand Paul pada Rabu 29 Maret memblokir upaya untuk mempercepat pelarangan aplikasi media sosial China populer, TikTok, yang digunakan lebih dari 150 juta orang Amerika. Ia beralasan adanya kekhawatiran tentang kebebasan berbicara dan perlakuan yang tidak merata terhadap perusahaan media sosial.
"Saya pikir kita harus berhati-hati terhadap mereka yang menggunakan ketakutan untuk merayu orang Amerika untuk melepaskan kebebasan kita," kata Paul di lantai Senat, seperti dikutip Reuters. "Setiap tuduhan pengumpulan data yang dikaitkan dengan TikTok juga bisa dikaitkan dengan perusahaan teknologi besar domestik."
Sementara senator Republik lainnya, Josh Hawley, telah mencari persetujuan bulat untuk undang-undang pelarangan TikTok. "Ini untuk melindungi rakyat Amerika dan mengirim pesan kepada China Komunis bahwa Anda tidak dapat membeli kita," kata Hawley. Ia juga menambahkan aplikasi ini memata-matai orang Amerika.
"Jika Republik ingin terus kalah dalam pemilu selama satu generasi, mereka harus menyetujui RUU ini untuk melarang TikTok - aplikasi media sosial yang digunakan oleh 150 juta orang, terutama orang Amerika muda," kata Paul di lantai Senat. "Apakah kita benar-benar ingin meniru larangan pidato China? ... Kita akan menjadi seperti China dan melarang pidato yang kita takuti?"
Before banning TikTok, these censors might want to discover that China’s government already bans TikTok. Hmmm...do we really want to emulate China’s speech bans?
— Senator Rand Paul (@SenRandPaul) March 29, 2023
Ketua DPR AS, Kevin McCarthy, mengatakan pekan lalu ia mengharapkan DPR akan membahas undang-undang untuk mengatasi TikTok tetapi waktu masih tidak jelas. Belum jelas juga seperti apa akhir dari undang-undang yang akan mengatasi TikTok.
Sejumlah kecil tetapi semakin banyak anggota Partai Demokrat dan Republik telah mengungkapkan kekhawatiran, dengan mengutip kebebasan berbicara dan masalah lainnya dan telah mengkritik undang-undang yang menargetkan TikTok sebagai terlalu luas.
CEO TikTok, Shou Zi Chew, tampil di depan Kongres pekan lalu dan menghadapi pertanyaan sulit tentang kekhawatiran keamanan nasional atas aplikasi yang dimiliki oleh ByteDance tersebut.
Wakil Ketua DPR dari Partai Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez dalam video TikTok pada Jumat 24 Maret menentang pelarangan TikTok, menyebutnya "belum pernah terjadi sebelumnya" dan mengatakan bahwa Kongres belum mendapat pembahasan TikTok yang terklasifikasi. "Ini hanya tidak terasa tepat bagi saya," katanya.
Pekan lalu, tiga anggota DPR dari Partai Demokrat menentang pelarangan TikTok, demikian juga kelompok kebebasan berbicara seperti American Civil Liberties Union.
Pada awal bulan ini, pemerintahan Joe Biden meminta pemilik China TikTok untuk menjual saham mereka atau menghadapi pelarangan di AS. Upaya mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2020 untuk melarang TikTok diblokir oleh pengadilan AS. TikTok mengatakan telah mengeluarkan lebih dari 1,5 miliar dolar AS untuk upaya keamanan data yang ketat dan menolak tuduhan memata-matai warga AS.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Pemerintah China Akan Tingkatkan Standar Teknologi Blockchain Hingga 2025
29 Maret 2023, 08:05 -
| TEKNOLOGI
Nvidia Ungkap Cara Kecerdasan Buatan Bisa Tingkatkan Desain Chip Komputer
29 Maret 2023, 07:05
Semenara banyak anggota Partai Demokrat berargumen agar Kongres meloloskan Undang-Undang Privasi Komprehensif untuk seluruh situs media sosial, bukan hanya TikTok.
Senator Mark Warner, seorang Demokrat, dan John Thune, seorang Republikan, telah mengusulkan Undang-Undang RESTRICT, yang kini didukung oleh 22 anggota senat, untuk memberikan kekuasaan Departemen Perdagangan dalam memberlakukan pembatasan hingga melarang penggunaan TikTok dan teknologi asing lainnya yang dianggap membahayakan keamanan nasional. Ini akan berlaku untuk teknologi asing dari China, Rusia, Korea Utara, Iran, Venezuela, dan Kuba.
Paul mengatakan bahwa undang-undang ini "pada dasarnya memberikan wewenang yang tak terbatas bagi presiden untuk melarang kebebasan berbicara".
Jumlah konservatif yang menentang tindakan ini semakin meningkat. Mantan Wakil Rakyat Partai Republik, Justin Amash mengatakan bahwa "Undang-Undang RESTRICT tidak hanya tentang melarang TikTok, tetapi tentang mengendalikan Anda. Ini memberikan kekuasaan yang luas kepada cabang eksekutif, dengan sedikit kontrol, dan akan disalahgunakan dalam setiap cara yang dapat Anda bayangkan."
Seorang juru bicara dari Warner mengatakan, "Untuk sangat jelasnya, undang-undang ini ditujukan secara langsung pada perusahaan seperti Kaspersky, Huawei, dan TikTok yang menciptakan risiko sistemik terhadap keamanan nasional Amerika Serikat - bukan pada pengguna individu."
Tag Terpopuler
#mahkamah konstitusi #israel #iran #palestina #arus balik lebaranPopuler
Terkait
