DPR AS Resmi Larang TikTok di Perangkat Digital Seluruh Karyawan dan Staf

JAKARTA - DPR AS telah memerintahkan seluruh staf untuk menghapus TikTok dari semua ponsel yang dikeluarkan DPR. Hal ini diketahui menurut memo internal yang diperoleh NBC News. Perintah tersebut dikeluarkan oleh Catherine L. Szpindor, Kepala Administrasi DPR AS, yang juga melarang aplikasi media sosial populer itu untuk diunduh di perangkat yang dikeluarkan DPR ke depannya.

Kantor Cybersecurity CAO percaya TikTok menjadi "berisiko tinggi bagi pengguna" karena kurangnya transparansi mengenai bagaimana perusahaan induknya di China, ByteDance, menangani data pelanggan.

“Staf DPR TIDAK diizinkan mengunduh aplikasi TikTok di perangkat seluler House mana pun,” kata memo itu. “Jika Anda memiliki aplikasi TikTok di perangkat seluler DPR Anda, Anda akan dihubungi untuk menghapusnya.”

Pemerintah lokal di 19 negara bagian juga telah melarang TikTok di perangkat yang dikeluarkan pemerintah.

Brooke Oberwetter, juru bicara TikTok, mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa langkah tersebut merupakan sinyal politik daripada solusi praktis untuk masalah keamanan, dan mengklaim bahwa larangan tersebut akan berdampak minimal karena sangat sedikit ponsel yang dikelola House of Representatives  yang memasang TikTok.

Arahan tersebut mengikuti beberapa upaya lain untuk membatasi penggunaan TikTok di AS karena kekhawatiran bahwa pemerintah China dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk melacak dan memata-matai orang-orang di AS.

TikTok sendiri sudah dilarang pada perangkat milik pemerintah oleh pemerintah daerah di 19 negara bagian AS dengan alasan masalah keamanan, dan dalam RUU yang disahkan oleh Kongres pada 23 Desember berisi bahasa yang melarang aplikasi pada ponsel yang dikeluarkan untuk karyawan lembaga di cabang eksekutif, dengan pengecualian untuk penegakan hukum, keamanan nasional, dan tujuan penelitian.

TikTok sendiri juga sedang menegosiasikan kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS untuk menyelesaikan masalah keamanan nasional.

TikTok telah lama membantah bahwa penanganan data penggunanya memprihatinkan, menuduh bahwa data pengguna AS tidak disimpan di China dan informasi tersebut tidak dibagikan dengan pemerintah China.

Perusahaan berjanji untuk "secara bersungguh-sungguh mengatasi setiap masalah keamanan yang telah diangkat baik di tingkat federal dan negara bagian" dalam sebuah pernyataan minggu lalu setelah pengesahan RUU oleh Kongres.

Menurut laporan The Verge sebenarnya banyak anggota Kongres hadir di TikTok, dan meskipun anggota parlemen dan staf DPR sekarang diminta untuk menghapus aplikasi tersebut, arahan ini tetap tidak berlaku untuk Senat. Beberapa senator seperti Marco Rubio baru-baru ini menyerukan larangan nasional terhadap TikTok di AS.

TikTok harus bekerja keras jika ingin meyakinkan pemerintah AS bahwa platform tersebut dapat dipercaya. Pada 23 Desember, investigasi internal menemukan bahwa beberapa karyawan ByteDance telah mengakses data TikTok jurnalis AS, meskipun sebelumnya mengklaim tidak pernah digunakan untuk menargetkan individu seperti anggota pemerintah AS atau jurnalis.