Senator AS Selidiki Penunjukan Pimpinan Eksekutif Baru TikTok dari ByteDance

JAKARTA - Dua senator Amerika Serikat, Richard Blumenthal dari Partai Demokrat dan Marsha Blackburn dari Partai Republik, mengatakan mereka tengah menyelidiki keputusan TikTok untuk merekrut beberapa eksekutif tingkat tinggi dari perusahaan induknya, ByteDance.

Dalam sebuah surat kepada CEO TikTok, Shou Zi Chew, kedua senator tersebut menyatakan bahwa pergerakan personel tersebut semakin mempertanyakan "kemandirian operasional TikTok dan keamanan informasi pengguna AS."

TikTok, yang digunakan oleh lebih dari 150 juta warga Amerika dan telah menghadapi desakan dari anggota kongres AS untuk dilarang di seluruh negeri karena kekhawatiran akan pengaruh pemerintah China.

"Mereka memberikan kesan bahwa TikTok berusaha mempertahankan pengaruh ByteDance atas TikTok sambil menghindari kecurigaan," tulis kedua senator tersebut, sambil meminta penjelasan rinci tentang protokol keamanan yang diberlakukan pada karyawan ByteDance yang pindah dari China ke AS.

Upaya untuk memberikan pemerintahan Joe Biden kekuasaan baru untuk melarang TikTok telah terhenti di Kongres. Senator Maria Cantwell telah bekerja sama dengan Gedung Putih dan anggota kongres lainnya dalam menyusun rancangan undang-undang revisi yang akan mengatasi kekhawatiran terkait TikTok dan aplikasi asing lainnya.

Senator Partai Republik Josh Hawley, yang mencoba untuk mendapatkan persetujuan enam dari anggota kongres untuk melarang TikTok pada Mei, berencana untuk memaksa pemungutan suara tentang masalah tersebut lebih lanjut tahun ini.

"Kita perlu kembali ke sana dan kita perlu melarangnya," katanya kepada Reuters bulan lalu. "(TikTok) telah merekrut lobbyist dalam jumlah besar, mereka terus-menerus di gedung ini dan mereka telah berhasil menghentikan kemajuan."

Mantan Presiden AS, Donald Trump, pada tahun 2020 mencoba untuk melarang pengunduhan TikTok yang baru dan aplikasi asing lainnya, seperti WeChat yang dimiliki oleh Tencent, tetapi serangkaian keputusan pengadilan menghentikan pelaksanaan larangan tersebut.

TikTok sedang memperjuangkan larangan yang ditetapkan oleh negara bagian Montana yang akan mulai berlaku pada 1 Januari. Seorang hakim telah menjadwalkan sidang pada 12 Oktober untuk gugatan TikTok atas larangan itu.