Apple Minta Gugatan Massal Senilai Rp15,6 Triliun Ditolak oleh Pengadilan London. Terkait Biaya App Store

JAKARTA - Pada Selasa, 23 Januari, Apple  mengajukan permohonan kepada sebuah tribunal di London untuk menolak gugatan massal senilai sekitar 1 miliar dolar AS (Rp15,6 triliun) yang diajukan atas nama lebih dari 1.500 pengembang aplikasi terkait biaya App Store-nya.

Kasus ini mengklaim bahwa Apple mengenakan komisi tidak adil kepada pengembang pihak ketiga hingga 30% pada pembelian aplikasi atau konten lainnya. Kasus ini juga bernilai hingga 785 juta poundsterling (Rp 15,4 triliun) dan salah satu dari beberapa yang dihadapi oleh raksasa teknologi ini di Inggris,

Sean Ennis, seorang profesor hukum persaingan dan mantan ekonom di OECD, memimpin kasus ini yang diajukan di Competition Appeal Tribunal (CAT) tahun lalu.

Pengacaranya mengatakan bahwa Apple telah menyalahgunakan posisi dominannya di pasar distribusi aplikasi pada perangkatnya dan mencari ganti rugi untuk pengembang berbasis di Inggris.

Namun, Apple mengklaim bahwa 85% pengembang di App Store-nya tidak membayar komisi sama sekali dan meminta CAT untuk menolak kasus ini yang menurut pengacaranya "tidak dapat dipertahankan".

Pengacara Apple, Daniel Piccinin, mengatakan bahwa pengembang tidak dapat mengajukan klaim di Inggris kecuali mereka dikenakan biaya pada pembelian yang dilakukan melalui UK App Store. “Ini hanya berlaku untuk sebagian kecil penggugat,” kata perusahaan tersebut.

Namun, pengacara Ennis, Paul Stanley, mengatakan dalam dokumen pengadilan bahwa Apple "datang ke Inggris untuk menawarkan layanan kepada bisnis-bisnis di Inggris dalam pasar Inggris dan telah menyalahgunakan posisinya dengan memberlakukan biaya berlebihan kepada mereka".

MNenurut argumennya, ini berarti hukum Inggris berlaku untuk seluruh kasus ini dan dapat dilanjutkan.

Apple sudah menghadapi gugatan massal terkait komisi App Store, yang diajukan atas nama sekitar 20 juta pengguna di Inggris dan telah disetujui pada tahun 2022.

Perusahaan ini juga menghadapi kasus terpisah terkait baterai iPhone yang diduga cacat atas nama sekitar 24 juta pengguna iPhone, yang telah disertifikasi tahun lalu.

Apple melawan kedua kasus tersebut, yang tidak diperkirakan akan dibawa ke persidangan sebelum tahun 2025.