JAKARTA - Netflix, Viacom18 milik miliarder Mukesh Ambani dan perusahaan streaming lainnya berencana untuk secara kolektif melobi pemerintah India untuk menunda atau merombak RUU penyiaran yang mereka khawatirkan akan memberatkan sektor ini.
India bulan lalu memperkenalkan rancangan undang-undang baru untuk mengatur sektor penyiaran yang juga akan berlaku untuk raksasa streaming. Ini mengusulkan pembentukan komite evaluasi konten individu dengan anggota dari berbagai kelompok sosial yang akan meninjau dan menyetujui pertunjukan sebelum dirilis.
Meskipun semua film di bioskop India ditinjau dan disertifikasi oleh dewan yang ditunjuk pemerintah, namun konten streaming tidak alami hal itu.
Dalam pertemuan tertutup minggu ini, eksekutif puncak beberapa perusahaan streaming termasuk Netflix dan Viacom18 yang menjalankan platform JioCinema, membahas rencana untuk mendekati pemerintah untuk menunda dan mempertimbangkan perombakan RUU tersebut, menurut sebuah sumber yang menolak disebutkan namanya karena pembicaraan tersebut bersifat pribadi.
RUU tersebut terbuka untuk konsultasi publik hingga 10 Desember.
"Netflix dan lainnya mengangkat kekhawatiran bahwa komite konten akan menyebabkan pemeriksaan pra-screening yang berlebihan, meningkatkan masalah implementasi karena banyak konten yang online perlu ditinjau terlebih dahulu," kata salah satu sumber.
Netflix dan Viacom18, serta Kementerian Informasi dan Penyiaran India, yang telah mengusulkan undang-undang tersebut, tidak menanggapi permintaan komentar.
Sumber pertama mengatakan eksekutif streaming selama pertemuan minggu ini menandai risiko undang-undang tersebut dapat berdampak pada pertumbuhan industri.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
BSSN Serahkan Hasil Investigasi Kebocoran Data Pemilu ke Polri dan KPU
02 Desember 2023, 17:38 -
| TEKNOLOGI
SpaceX Bakal Luncurkan Tiga Satelit Project Kuiper di Tahun 2025
02 Desember 2023, 14:44
Platform seperti Netflix, Amazon, Disney dan JioCinema menjadi sangat populer di India, yang diperkirakan akan tumbuh menjadi pasar 7 miliar dolar AS untuk sektor ini pada tahun 2027, menurut Media Partners Asia.
Pemerintah India mengatakan undang-undang baru dan pembentukan komite konten akan membantu dalam "swasetragulasi yang kuat". Pemerintah dapat menentukan ukuran dan kuorum komite dan hanya acara yang "bersertifikat" yang akan disiarkan, kata RUU tersebut.
"Ada kekhawatiran tentang pengawasan pemerintah yang luas pada platform streaming," kata sumber kedua.
Bintang Bollywood papan atas tampil dalam pertunjukan streaming India, beberapa di antaranya telah menghadapi kritik dari pembuat undang-undang dan publik karena adegan yang dianggap vulgar atau menyinggung.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
Terkait
