Bagikan:

JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memberikan informasi lanjutan mengenai hasil investigasi atas dugaan kebocoran data di situs web Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27 November lalu.

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan pihaknya telah menyerahkan laporan ke pihak Direktorat Tindak Pindana Siber (Dittipidsiber) Polri dan KPU. Laporan itu diserahkan hari ini.

Ariandi mengatakan bahwa laporan hasil analisis dan forensik digital yang mereka serahkan dibuat berdasarkan investigasi dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root cause atau akar masalah.

“Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Dittipidsiber Polri dari sisi penegakan hukum dan KPU sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” jelas Ariandi dalam keterangan tertulis.

Meski BSSN telah menyerahkan laporan, mereka berkomitmen untuk tetap menjaga keamanan data KPU. Lembaga ini akan bekerja sama dengan Dittipidsiber dan KPU dalam memperketat keamanan siber.

“BSSN akan senantiasa melakukan sinergi dan kolaborasi bersama KPU dan Dittipidsiber Polri dalam pengamanan siber pemilu 2024,” kata Ariandi.

Sebelumnya, 252 juta data pemilih Indonesia dikabarkan bocor dan diperjualbelikan di situs gelap. Kabar ini pertama kali disuarakan oleh konsultan keamanan siber Teguh Apriyanto dan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber (CISSReC) Pratama Pershada.

Data yang disebar mencakup NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data ini diambil oleh seorang hacker yang belum diketahui asal dan identitasnya hingga saat ini.