Bagikan:

JAKARTA - Kabar kebocoran data pemilih milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedang hangat dibicarakan. Sekalipun menyebut jika data pemilih 2014 sudah lama dan tidak bisa lagi diakses selain internal KPU.

Menanggapi hal itu, General Manager Kaspersky untuk Asia Tenggara, Yeo Siang Tiong mengatakan jika KPU perlu melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan siber di server KPU. Terlebih setelah adanya dugaan kebocoran data 2,3 juta pemilih pada DPT 2014.

"Ruang siber kita saat ini sangat terhubung, telah membuka ruang pemilu lokal bagi para peretas lokal maupun asing. Perangkat keras dan sistem lama yang digunakan juga menambah kesulitan untuk mengamankannya," ungkap Tiong dalam keterangan persnya, Jumat, 22 Mei.

Tiong menjelaskan pemilu merupakan bagian yang sangat penting dari demokrasi. Oleh karena itu jumlah data yang dikumpulkan, dikirimkan, dan disimpan oleh KPU juga menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan siber. 

Karenanya, penting bagi pihak penyelenggara seperti KPU, untuk meyakinkan kembali masyarakat akan keamanan data dan informasi yang tersimpan. Hal itu pula yang didorong dalam regulasi KPU terkait transparansi data. 

"Artinya, membuka kemungkinan untuk audit terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat dan menunjukkan bahwa pemilu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan serius dan bijaksana," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa KPU sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan lembaga lainnya untuk menyelidiki klaim kebocoran data tersebut. 

"BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Cyber Crime Mabes Polri. Koordinasi dengan tiga lembaga (BSSN, Polri, dan Kemenkominfo," ungkap Komisioner KPU Viryan Aziz.