Pemerintah Rusia Berencana Memutus Akses VPN yang Dianggap sebagai Ancaman

JAKARTA - Lembaga berita Rusia, RIA, melaporkan bahwa Pemerintah Rusia berencana untuk memblokir sejumlah Virtual Private Network (VPN) pada Senin, 13 November. Selain itu protokol tertentu yang dianggap oleh sebuah komisi pakar sebagai ancaman, juga akan dibatasi.

Langkah ini diambil setelah adanya peningkatan permintaan layanan VPN di Rusia, yang meningkat setelah pembatasan akses Pemerintah Rusia terhadap sejumlah media sosial Barat setelah Presiden Vladimir Putin mengirim pasukan ke Ukraina pada Februari 2022.

Sejak undang-undang Rusia tahun 2017 yang mengharuskan penyedia teknologi VPN untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Rusia dan membatasi akses ke konten yang dilarang oleh Rusia atau menghadapi ancaman pemblokiran, banyak layanan, VPN tetap digunakan secara luas di Rusia.

Muncul debat publik di kalangan legislator tentang sejauh mana pemblokiran layanan VPN harus dilakukan, mengingat beberapa masih memungkinkan akses ke informasi yang dilarang, tetapi juga informasi lainnya.

RIA melaporkan bahwa Kementerian Digital Rusia memberikan tanggapan terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota parlemen Anton Tkachev, yang menyatakan adanya rencana untuk memblokir semua VPN.

Tkachev berpendapat bahwa langkah tersebut akan meningkatkan tekanan terhadap masyarakat Rusia dengan memutuskan akses mereka untuk menggunakan beberapa perangkat rumah tangga yang sederhana.

"Berdasarkan keputusan komisi pakar, filtrasi terhadap beberapa layanan VPN dan protokol VPN dapat dilakukan pada jaringan komunikasi seluler untuk lalu lintas asing yang diidentifikasi sebagai ancaman," demikian kutipan dari keterangan Kementerian Digital seperti yang dilaporkan oleh RIA. Kementerian menganggap bahwa menghindari pembatasan terhadap informasi tertentu dianggap sebagai ancaman.