Hacker Korea Utara Membuat Situs Web Palsu Mirip dengan Portal Web Populer Korea Selatan

JAKARTA - Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan mengungkapkan bahwa para hacker Korea Utara telah membuat situs web palsu yang hampir identik dengan portal web populer Korea Selatan, Naver, dalam upaya yang lebih canggih untuk menargetkan pengguna di Korea Selatan.

NIS mengeluarkan peringatan pada pekan ini, mengimbau orang-orang untuk tidak mengakses situs web yang disebut "Naver Portal" dan mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan organisasi luar negeri untuk melacak aktivitas kelompok yang diyakini bertanggung jawab atas portal palsu tersebut.

"Serangan peretasan Korea Utara yang menargetkan warga Korea Selatan semakin rumit," demikian pernyataan dari lembaga intelijen tersebut pada Rabu, 14 Juni, dikutip Reuters.

Naver, yang dioperasikan oleh perusahaan teknologi dengan nama yang sama, adalah portal web dan mesin pencari yang paling banyak digunakan di Korea Selatan, dan menawarkan berbagai layanan mulai dari email, agregasi berita, hingga belanja online.

NIS tidak menyebutkan berapa banyak orang yang mungkin tertipu oleh portal palsu tersebut atau telah mengungkapkan informasi pribadi.

"Kami mengimbau pengguna untuk memperhatikan alamat domain saat mengakses Naver," kata seorang perwakilan dari Naver pada Kamis, 15 Juni.

Hacker Korea Utara telah dituduh melakukan serangan siber yang menghasilkan jutaan dolar, meskipun Pyongyang sebelumnya membantah terlibat dalam kejahatan dunia maya.

Pada awal tahun ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa Korea Utara telah mencuri lebih banyak aset kripto pada tahun 2022 daripada tahun sebelumnya. Para pengamat internasional mengatakan bahwa uang yang dicuri telah dialirkan ke program nuklir dan misil Korea Utara yang dikecam  pihak Barat.

Lebih dari 70% upaya peretasan dari Korea Utara dilakukan melalui email, sebagian besar di antaranya berpura-pura dikirim dengan nama-nama portal web Korea Selatan seperti Naver dan Daum, demikian diungkapkan oleh NIS bulan lalu, yang menggambarkannya sebagai serangan "rekayasa sosial".