PM Anwar Ibrahim Tinjau Ulang Program 5G di Malaysia Karena Tak Transparan

JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia yang baru diangkat Anwar Ibrahim, pada Senin, 5 Desember mengumumkan bahwa  pemerintahannya akan meninjau rencana jaringan 5G milik negara yang diperkenalkan oleh pemerintah sebelumnya. Peninjauan kembali ini dilakukan karena penunjukkan proyek tersebut tidak dirumuskan secara transparan.

Di bawah jabatan perdana menteri Muhyiddin Yassin pada 2021, Malaysia meluncurkan rencana badan milik negara untuk memiliki semua spektrum 5G, dengan berbagai operator menggunakan infrastruktur untuk menyediakan layanan seluler.

Kepemilikan tunggal spektrum menimbulkan kekhawatiran dari operator utama negara atas penetapan harga, transparansi, dan monopoli.

“Rencana 5G akan dievaluasi untuk memastikan mereka mengikuti prosedur dengan ketat,” kata Anwar pada konferensi pers setelah rapat kabinet pertamanya, yang dikutip Reuters.

“Perlu ditinjau ulang karena tidak dilakukan secara transparan,” kata Anwar tanpa merinci tentang transparansi yang dimaksud.

Seorang juru bicara Muhyiddin tidak segera tersedia untuk dimintai komentar oleh media. Namun mereka beralasan bahwa rencana 5G itu, dengan mengatakan bahwa program itu akan mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Pemerintahan Anwar Ibrahim juga akan merevisi dan menyempurnakan anggaran 2023 yang diajukan pada Oktober. Anggaran tersebut diajukan di parlemen oleh pemerintah sebelumnya, tetapi tidak disahkan karena pemilihan umum.

Anwar juga mengatakan pemerintahnya tidak akan membatalkan keputusan tertentu yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi dia tidak mengidentifikasinya.

Anwar diangkat sebagai perdana menteri oleh raja November lalu, setelah pemilu menghasilkan parlemen gantung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Blok Anwar tidak memenangkan mayoritas sederhana tetapi dia membentuk pemerintahan koalisi dengan bantuan blok politik lainnya.

Pada  Jumat, 2 November dia menunjuk kabinetnya, yang mencakup seorang sekutu yang dituduh melakukan korupsi sebagai wakilnya.

Ahmad Zahid Hamidi, wakil perdana menteri, diadili atas 47 tuduhan penyuapan, pencucian uang, dan pelanggaran kepercayaan. Namun dia mengaku tidak bersalah.

Anwar mengatakan dia tidak akan mengkompromikan janjinya untuk memerangi korupsi meskipun menunjuk Ahmad Zahid sebagai wakilnya.

"Saya percaya tim kabinet saya bertekad untuk memastikan kami mengikuti aturan ketat dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik," katanya, seraya menambahkan bahwa sistem sebelumnya "memungkinkan para pemimpin untuk mencuri".