Anwar Ibrahim 'Tidak akan Persulit' PM Malaysia Sabri Yaakob Jika Memiliki Program Pro-Rakyat

JAKARTA - Oposisi Malaysia tidak akan mempersulit mosi percaya Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, jika pemerintah memperkenalkan program pro-rakyat dalam manajemen pandemi COVID-19, kata ketua Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim.

Dia mengatakan ini kepada pers setelah bertemu dengan Ismail Sabri di Putrajaya bersama dengan dua pemimpin PH lainnya dan sekretaris jenderal Partai Aksi Demokrat Lim Guan Eng pada Rabu waktu setempat.

Ismail Sabri Yakoob, yang dilantik sebagai perdana menteri Sabtu lalu, harus membuktikan legitimasinya di parlemen, seperti yang diputuskan oleh Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pekan lalu selama gejolak politik.

"Kami mengatakan kepadanya, jika situasinya seperti itu, dan jika programnya pro rakyat, kami tidak akan mempersulit (mosi percaya)," kata Anwar Ibrahim kepada wartawan, mengutip CNA 25 Agustus.

Anwar mengatakan, dia menganggap pertemuan itu sebagai awal yang baik untuk mengangkat isu-isu seperti langkah-langkah penanganan COVID-19 yang lebih baik dan lebih efektif, sekaligus program pro-rakyat yang berfokus pada kemiskinan dan kehilangan pekerjaan.

"Kami sepakat untuk menenangkan dan menurunkan suhu politik. Masalah rakyat merupakan prioritas bagi perdana menteri," tandas Anwar Ibrahim.

Menjawab pertanyaan apakah partisipasi oposisi dalam Dewan Pemulihan Nasional atau Kabinet dibahas dalam pertemuan itu, presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu menambahkan bahwa mereka tidak menghadiri pertemuan untuk meminta posisi.

"Ini tidak muncul (posisi di kabinet). Saya tidak ingin mempermasalahkan ini, dan kami sudah katakan sejak awal, kami datang bukan untuk meminta posisi, tetapi untuk membahas COVID-19 dan masalah yang dihadapi rakyat," tegasnya.

Anwar Ibrahim menambahkan, ia menyampaikan apresiasinya atas pertemuan dengan PM Ismail Sabri, yang berasal dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), seraya menambahkan akan ada pertemuan lanjutan di tingkat komite oleh kedua belah pihak untuk membahas poin kesepakatan dan langkah-langkah yang diperlukan.

"Agar situasi perdana menteri dan negara lebih terkendali, dan politik lebih tenang," pungkasnya.

Sementara itu, dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan Hari Rabu, Perdana Menteri dan tiga pemimpin PH mengatakan, pertemuan selama satu jam itu digelar sesuai seruan Raja Malaysia untuk mendinginkan suhu politik, menemukan kesepahaman dalam penanggulangan COVID-19 dan memulihkan perekonomian.

"Kesepakatan bersama dicapai dalam memperkuat fungsi parlemen Malaysia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan konstruktif, dalam memeriksa dan menyeimbangkan eksekutif agar lebih transparan dan (memastikan) memenuhi kebutuhan rakyat," sebut pernyataan itu.

"Kami juga setuju dan memahami pentingnya independensi peradilan, reformasi kelembagaan dan pemerintahan yang baik dalam memastikan lingkungan yang lebih kondusif bagi rakyat dan negara dalam konteks keluarga Malaysia," sambung pernyataan tersebut.