Tunjuk Mantan Tahanan Guantanamo Jadi Menteri Pertahanan, Taliban Jamin Keamanan dan Tidak Ada Pembalasan

JAKARTA - Kelompok Taliban kembali menegaskan, pihaknya ingin seluruh proses penarikan pasukan asing, termasuk juga proses evakuasi yang dilakukan melalui bandara Kabul, selesai sesuai jadwal, 31 Agustus mendatang.

Seiring dengan hal tersebut, Taliban kembali meminta warga Afghanistan yang memadati bandara Kabul, dengan harapan dapat dievakuasi ke luar negeri, tidak perlu takut dan dapat kembali ke rumah, dengan Taliban menyebut tidak ada pembalasan terhadap warga sipil.

"Kami menjamin keamanan mereka," kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid pada konferensi pers di ibu kota Kabul, mengutip Reuters 25 Agustus.

Dalam kesempatan yang sama, Mujahid juga meminat Amerika Serikat tidak mendorong warga Afghanistan untuk meninggalkan Tanah Air mereka. Menurutnya, Taliban ingin menyelesaikan situasi melalui dialog. Ia pun mendesak kedutaan asing untuk tidak menutup atau menghentikan pekerjaan.

"Kami telah menjamin keamanan mereka," ulang Mujahid untuk menegaskan jaminan keamanan yang diberikan Taliban bagi warga Afghanistan.

Diketahui, para pemimpin Taliban yang tengah membangun citra moderat sejak merebut Kabul 15 Agustus lalu, telah memulai pembicaraan terkait pembentukan pemerintahan, termasuk diskusi dengan beberapa musuh lama mereka, salah satunya mantan Presiden Hamid Karzai.

Taliban menunjuk seorang mantan tahanan Guantanamo, Mullah Abdul Qayyum Zakir, sebagai penjabat menteri pertahanan, kata saluran berita Al Jazeera yang berbasis di Qatar, mengutip sebuah sumber di gerakan Islam. Sementara, beberapa mantan pejabat pemerintah Afghanistan mengatakan mereka telah diperintahkan kembali bekerja.

Banyak orang Afghanistan takut akan pembalasan dan kembalinya ke versi keras syariah (hukum Islam) yang diberlakukan Taliban ketika berkuasa dari 1996 hingga 2001, khususnya penindasan terhadap perempuan.

"Tidak ada daftar orang yang ditargetkan untuk pembalasan dan kami berusaha untuk membuat prosedur sehingga perempuan dapat kembali bekerja," sebut Mujahid.