Tindak Tegas Pelanggaran Komandan Militer dan Eksekusi Ilegal, Menteri Pertahanan Taliban: Tidak Ada Balas Dendam!

JAKARTA - Menteri Pertahanan Pemerintah Afghanistan bentukan Taliban Mullah Mohammad Yaqoob, mengeluarkan teguran keras atas kesalahan beberapa komandan militer dan pejuang, dengan mengatakan pelanggaran tidak akan ditoleransi.

Mullah Mohammad Yaqoob mengatakan dalam pesan audio, beberapa 'penjahat dan mantan tentara terkenal' telah diizinkan untuk bergabung dengan unit Taliban, di mana mereka telah melakukan berbagai pelanggaran yang terkadang disertai kekerasan.

"Kami mengarahkan Anda untuk menjauhkan mereka dari barisan Anda, jika tidak, tindakan tegas akan diambil terhadap Anda," katanya, mengutip Reuters 24 September.

"Kami tidak ingin orang-orang seperti itu ada di barisan kami," tegas putra tertua dari pendiri Taliban sekaligus Komandan Mujahidin Mullah Mohammed Omar atau Mullah Omar ini.

Pesan dari salah satu menteri paling senior Taliban menggarisbawahi masalah yang kadang dihadapi penguasa baru Afghanistan, dalam mengendalikan pasukan tempur saat mereka beralih dari pemberontakan ke pemerintahan masa damai.

Beberapa penduduk Kabul mengeluhkan perlakuan kasar di tangan para pejuang Taliban yang muncul di jalan-jalan ibu kota, seringkali dari daerah lain dan tidak terbiasa dengan kota-kota besar.

Ada juga laporan pembalasan terhadap anggota mantan pemerintah dan aktivis militer atau masyarakat sipil, meskipun ada janji amnesti oleh Taliban.

Mullah Yaqoob mengatakan, ada laporan terisolasi tentang eksekusi yang tidak sah, dengan dia mengulangi, tindakan seperti itu tidak akan ditoleransi.

"Seperti yang Anda semua ketahui, di bawah amnesti umum yang diumumkan di Afghanistan, tidak ada mujahid yang berhak membalas dendam kepada siapa pun," ucapnya menggaris bawahi amnesti umum.

Tidak jelas insiden mana yang dia maksud, atau apa yang mendorong pesan itu, yang dipublikasikan di akun Twitter Taliban dan dibagikan secara luas di media sosial.

Sementara, ada laporan tentang ketegangan dalam gerakan antara komandan medan perang garis keras dan para pemimpin politik yang lebih bersedia untuk berkompromi dengan pemerintah di luar Afghanistan.