JAKARTA - Microsoft pada Selasa, 19 Juli meluncurkan cloud publik untuk pelanggan pemerintah, yang menawarkan kontrol yang lebih besar atas data mereka. Microsoft juga mengklaim grup pertahanan asal Italia, Leonardo, dan perusahaan telekomunikasi Belgia Proximus telah menjadi mitra pelanggan mereka.
Pandemi COVID-19 telah memicu transformasi digital di banyak organisasi sektor publik, dan Microsoft berharap dapat menggunakan "Cloud for Sovereignty" untuk bersaing lebih baik dengan pesaing seperti Layanan Web Amazon dan Google Alphabet.
Menurut perusahaan riset pasar Imarc Group, ukuran pasar cloud pemerintah global diperkirakan akan mencapai 71,2 miliar dolar AS (Rp 1.066 triliun) pada tahun 2027 dari 27,6 miliar dolar AS (Rp 413 triliun) pada tahun 2021,
"Kami mengharapkan pelanggan di seluruh dunia ... tetapi beberapa pelanggan pertama telah berada di Eropa," kata wakil presiden Microsoft Corey Sanders dalam sebuah wawancara yang dikutip Reuters. Ia menambahkan bahwa perusahaan sedang melakukan pratinjau pribadi dengan pelanggan.
Uni Eropa telah berada di garis depan undang-undang privasi dan keamanan dan pengawas privasinya meluncurkan penyelidikan awal tahun ini terhadap penggunaan layanan berbasis cloud oleh sektor publik untuk memeriksa apakah mereka mematuhi UU perlindungan privasinya.
BACA JUGA:
Pelanggan bisnis dan pemerintah semakin banyak menggunakan pusat data perusahaan teknologi besar dalam bentuk cloud publik daripada membangun infrastruktur mereka sendiri. Ini karena biaya yang relatif lebih murah meski sedikit mengesampingkan tentang keamanan.
Terlepas dari kemampuan teknologi terbaru dan biaya yang lebih rendah, Microsoft mengatakan produk cloud-nya akan memenuhi kewajiban seputar tata kelola data, kontrol keamanan, privasi warga, residensi data, dan persyaratan hukum lainnya.
Microsoft juga bekerja sama dengan mitra lokal lainnya untuk menyediakan cloud yang dibuat khusus untuk pemerintah daerah.
