Departemen Keuangan AS Peringatkan Agen Kripto tentang Adanya Serangan Balasan dari Rusia

JAKARTA – Departemen Keuangan AS telah menghubungi perusahaan cryptocurrency tentang kontrol keamanan siber mereka di tengah kekhawatiran bahwa Rusia dapat melakukan serangan siber pembalasan dalam menanggapi sanksi pihak Barat.

Amerika Serikat dan sekutunya telah mengeluarkan serangkaian sanksi yang menargetkan bank-bank Rusia, entitas milik pemerintah Rusia, dan elit, setelah invasi negara itu ke Ukraina, pekan lalu.

Pemerintah AS telah memperingatkan selama berminggu-minggu bahwa Rusia atau sekutunya dapat melakukan serangan dunia maya sebagai pembalasan atas sanksi tersebut. Mereka juga,  mengarahkan agar bank untuk meningkatkan pemantauan, perencanaan skenario, dan menyiapkan staf tambahan jika aktivitas permusuhan melonjak.

Regulator AS melihat industri mata uang kripto yang membengkak sebagai sumber risiko sistemik yang berkembang. Pejabat Departemen Keuangan AS juga telah berdiskusi dengan pertukaran mata uang kripto  dan kelompok perdagangan untuk memastikan aset digital AS aman.

Pejabat  tersebut, seperti diberitakan Reuters,  juga berbagi indikator bahwa sistem TI telah disusupi, seperti infiltrasi jaringan atau pelanggaran data, di mana uang kripto dan perusahaan keuangan lainnya menjadi sasaran.

Menurut penelitian oleh University of Chicago, nilai semua mata uang kripto telah  melonjak melewati  3 triliun dolar AS (Rp43,1 quadraliun) tahun lalu, di mana sekitar 13% hingga 14% orang Amerika berinvestasi dalam aset digital pada tahun 2021.

Lantaran aset digital menjadi lebih populer, peretasan uang kripto juga  telah berkembang. Tahun lalu, misalnya, seorang peretas anonim mencuri sekitar  600 juta solar AS (Rp 8,6 triliun dalam mata uang kripto  dari Poly Network, jaringan keuangan terdesentralisasi, sebelum mengembalikannya. Peretas juga mencuri setidaknya  150 juta dolar AS (Rp 2,1 triliun) dari pertukaran crypto BitMart.

Regulator AS juga telah memperingatkan bahwa kekalahan kripto atau penggunaan mata uang kripto dapat menimbulkan risiko bagi sistem keuangan yang lebih luas.

Beberapa anggota parlemen AS telah menyatakan keprihatinan bahwa aset digital dapat digunakan untuk menghindari sanksi Barat, meskipun pejabat administrasi dari pemerintahan Presiden Joe Biden telah mengecilkan risiko itu.

Sementara pertukaran mata uang kripto, Binance, pada Kamis, 3 Maret mengatakan pemegang kartu bank Rusia yang terkena sanksi tidak akan dapat menggunakannya di platform mereka. Binance juga mengkonfirmasi bahwa akses individu yang terkena sanksi juga  telah dibatasi.

Namun beberapa pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia hingga kini tetap beroperasi di Rusia. Mereka  melanggar sanksi yang diterapkan AS dan sekutunya, yang menurut para ahli hal itu telah melemahkan upaya Barat untuk mengisolasi Moskow setelah invasi ke Ukraina.