Hubungan dengan Moskow Makin Panas, AS Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Kaspersky

JAKARTA - Pemerintahan Presiden AAS, Joe Biden, telah meningkatkan penyelidikan keamanan nasional terhadap perangkat lunak antivirus AO Kaspersky Lab asal Rusia awal tahun ini. Ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan serangan siber dari Rusia setelah Moskow menginvasi Ukraina.

Kasus itu dirujuk ke Departemen Perdagangan oleh Departemen Kehakiman AS, sejak tahun lalu, kata orang sebuah sumber kepada Reuters. Namun Departemen Perdagangan hanya membuat sedikit kemajuan sampai Gedung Putih dan pejabat administrasi lainnya mendesak mereka untuk bergerak maju pada bulan Maret.

Yang dipermasalahkan oleh mereka adalah risiko bahwa Kremlin dapat menggunakan perangkat lunak antivirus, yang memiliki akses istimewa ke sistem komputer, untuk mencuri informasi sensitif dari komputer Amerika atau merusaknya saat ketegangan meningkat antara Moskow dan Barat.

Akses ke jaringan kontraktor federal dan operator infrastruktur penting AS seperti jaringan listrik terlihat sangat memprihatinkan, kata sumber tersebut.

Regulator A.S. telah melarang penggunaan perangkat lunak Kaspersky oleh pemerintah federal di AS. Larangan  itu dapat memaksa Kaspersky  untuk mengambil tindakan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh produknya. Bahkan larangan itu bisa memaksa warga Amerika untuk tidak menggunakannya sama sekali.

Penyelidikan sebelumnya, menunjukkan bahwa pemerintah AS sedang menggali jauh ke dalam perangkat alatnya untuk menyerang Moskow dengan otoritas yang paling tidak jelas sekalipun dalam upaya untuk melindungi warga dan perusahaan AS dari serangan siber Rusia.

“Otoritas adalah satu-satunya alat yang benar-benar kita miliki untuk menghadapi ancaman (yang ditimbulkan oleh Kaspersky) secara komersial di seluruh ekonomi, mengingat pasar kita yang umumnya terbuka," kata Emily Kilcrease, mantan wakil asisten Perwakilan Dagang AS.

Kekuasaan pengatur lainnya tidak mengizinkan pemerintah untuk memblokir penggunaan perangkat lunak oleh sektor swasta yang dibuat oleh perusahaan yang bermarkas di Moskow, yang telah lama dilihat oleh pejabat AS sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional AS.

Departemen Perdagangan dan Kehakiman, dan Kaspersky menolak berkomentar. Perusahaan itu selama bertahun-tahun membantah telah melakukan kesalahan atau kemitraan rahasia apa pun dengan intelijen Rusia.

Penyelidikan yang ditingkatkan sedang dieksekusi menggunakan kekuatan baru yang luas yang dibuat oleh pemerintahan Donald Trump yang memungkinkan Departemen Perdagangan untuk melarang atau membatasi transaksi antara perusahaan AS dan perusahaan internet, telekomunikasi dan teknologi dari negara-negara "musuh asing" termasuk Rusia dan China.

Untuk Kaspersky, Departemen Perdagangan dapat menggunakan pihak kekuasaannya untuk melarang penggunaan Kaspersky, pembelian perangkat lunak Kaspersky  oleh warga AS, atau melarang pengunduhan pembaruan melalui peraturan di Federal Register.

Namun sejumlah aturan tersebut sebagian besar belum teruji. Mantan Presiden Donald Trump pernah menggunakan aturan untuk mencoba melarang orang Amerika menggunakan platform media sosial asal China, TikTok dan WeChat, tetapi pengadilan federal menghentikan langkah tersebut.

Seorang pejabat tinggi Departemen Kehakiman mengatakan tahun lalu bahwa badan tersebut sedang memeriksa lusinan perusahaan Rusia, termasuk "hubungan yang diketahui antara perusahaan tertentu dan dinas intelijen Rusia," untuk melihat apakah mereka mengancam rantai pasokan AS. “Departemen Kehakiman tersebut dapat merujuk beberapa kasus ke Departemen Perdagangan untuk tindakan lebih lanjut,” kata Asisten Jaksa Agung John Demers saat itu.

Namun hingga kini belum diketahui apakah perusahaan yang ditinjau tersebut termasuk Kaspersky. Perusahaan perangkat lunak asal Rusia itu telah menghasilkan sekitar 95,3 juta dolar AS pendapatan di AS pada tahun 2020. Pendapatan itu,   menurut perusahaan riset pasar Gartner Inc, telah menyumbang hampir 15% dari pendapatannya secara  global tahun itu.

Tidak jelas apakah angka itu termasuk produk Kaspersky yang dijual oleh pihak ketiga dengan merek yang berbeda. Menurut pejabat keamanan nasional AS, ini juga disebut sebagai praktik yang menimbulkan kebingungan tentang asal perangkat lunak tersebut.

Pada tahun 2017, Departemen Keamanan Dalam Negeri melarang produk antivirus unggulan Kaspersky dari jaringan federal. Mereka menuduh adanya hubungan Kaspersky dengan intelijen Rusia dan mencatat undang-undang Rusia yang memungkinkan badan intelijennya memaksa bantuan dari Kaspersky dan mencegat komunikasi yang transit di jaringan Rusia.

Ancaman yang dirasakan semakin mendesak sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, yang digambarkan Moskow sebagai "operasi militer khusus."

Pada Maret lalu, otoritas Jerman memperingatkan Kremlin mungkin memaksa perusahaan yang berbasis di Moskow untuk berpartisipasi dalam serangan siber, atau agen pemerintah Rusia dapat secara sembunyi-sembunyi menggunakan teknologinya untuk meluncurkan serangan siber tanpa sepengetahuannya.

Kaspersky mengatakan dalam sebuah pernyataan saat itu, bahwa mereka perusahaan yang dikelola secara pribadi yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia, dan menggambarkan peringatan Jerman itu sebagai motivasi politik.

Reuters  juga telah melaporkan bahwa pemerintah AS mulai secara pribadi memperingatkan beberapa perusahaan Amerika sehari setelah Rusia menginvasi Ukraina bahwa Moskow dapat memanipulasi perangkat lunak yang dirancang oleh Kaspersky untuk menyebabkan kerusakan.

Wall Street Journal bulan lalu juga melaporkan bahwa Gedung Putih meminta Departemen Keuangan untuk menyiapkan sanksi terhadap perusahaan tersebut. Mereka menambahkan bahwa beberapa pejabat mundur karena khawatir hal itu dapat meningkatkan risiko serangan siber Rusia.