Gandeng Kadin, Erick Thohir Targetkan Vaksinasi Mandiri kepada 10 Juta Orang

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui PT Bio Farma (Persero) telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) terkait pelaksanaan kegiatan vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri. Tujuannya untuk mempercepat target herd immunity atau kekebalan kelompok.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan melalui kerja sama tersebut pemerintah membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi. Adapun caranya melalui penyediaan vaksin gratis bagi karyawan beserta anggota keluarga mereka.

"Program vaksin gotong royong ditargetkan menyasar 10,1 juta orang," katanya dalam webinar Universitas Indonesia, Kamis, 25 Maret.

Erick berharap dengan bantuan para pengusaha swasta dalam program vaksinasi ini, herd immunity di Indonesia dapat segera tercapai.

Sebelumnya, Erick memastikan pelaksanaan vaksin COVID-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi mandiri berasal dari BUMN. Proses pembelian itu diwajibkan pemerintah kepada perusahaan swasta dalam negeri.

Dalam catatan pemerintah, pihak swasta membutuhkan 7,5 juta dosis vaksin. Meski begitu, pemerintah baru bisa menyediakan 3,5 juta dosis pada Maret 2021 mendatang. Targetnya, vaksinasi mandiri juga dilakukan pada Maret 2021.

"Ini gratis tapi melibatkan swasta. Mereka beli dari pemerintah atau BUMN dan dibagikan pada para pekerja di perusahaan swasta," ujar Erick.

Pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia telah memastikan akan menjamin biaya dari vaksin gotong royong atau vaksin mandiri. Artinya, biaya vaksinasi tersebut tak akan dibebankan kepada karyawan melainkan akan ditanggung oleh pengusaha.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, harga vaksin gotong royong akan ditetapkan oleh pemerintah. Namun, bukan untuk komersialisasi.

Sementara itu, kata Shinta, pengadaan vaksin akan dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) sebagai holding BUMN farmasi. Nantinya, pengusaha akan membeli vaksin tersebut.

"Tujuannya adalah untuk perusahaan itu bisa membiayai karyawannya untuk divaksinasi, jadi ini tidak ada unsur komersialisasi," tutur Shinta.

Shinta mengatakan, pengusaha berperan membelikan vaksin untuk kemudian disuntikkan kepada buruh atau karyawan. Adapun perusahaan yang mengikuti program ini bersifat sukarela dan tidak diwajibkan.

"Jadi perusahaan itu membiayai untuk karyawannya bisa mendapatkan vaksin secara gratis. Ini optional. Tidak harus mengikuti program ini," ujarnya.