Luhut Minta Jatah 30 Juta Vaksin Sinopharm, Menlu China: Oke Brother

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah memesan vaksin Sinopharm dari China untuk program vaksinasi gotong royong atau vaksin mandiri.

Menko Luhut menjelaskan sejak awal Sinopharm tidak termasuk daftar vaksin gratis yang diberikan pemerintah. Sehingga, ia meyakini tidak akan mengganggu program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah.

"Untuk vaksin mandiri, kita harapkan bulan Maret ini jalan karena Sinopharm sudah siap. Kami sudah bicara, hanya kemarin libur Tionghoa, jadi baru mulai minggu ini kami melanjutkan pembicaraan," tuturnya, dalam diskusi virtual, Kamis, 25 Februari.

Kata Luhut, vaksinasi gotong royong ini akan masuk secara bertahap ke Tanah Air. Pada Maret 2021, rencananya akan ada 2 juta dosis vaksin dari Sinopharm yang masuk ke Indonesia.

"Jadi 2 juta ini Maret akan masuk, kita coba 3 juta, itu harapan kita. Jadi nanti semua pegawai pegawai bisa langsung divaksin. Kemudian pada bulan April, Mei, Juni, Juli, itu semua total 15 juta sampai 20 juta vaksin pasti kita dapat," katanya.

Luhut bilang dirinya telah menjajaki hal ini ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina beberapa waktu lalu. Luhut juga mengaku sempat meminta agar jumlah vaksin yang diberikan setidaknya mencapai 30 juta dosis dan pasokan itu dapat diterima Indonesia per Juli 2021 nanti.

"Jadi kami akan alokasikan untuk yang mandiri, tadinya tahap pertama 100 ribu, 5 juta, dan 15 juta. Dan saya bilang bisa enggak 15 juta dan 30 juta, dan mereka bilang 'oke brother, saya lihat apa yang bisa saya buat'. Tapi yang pasti angka itu bisa ditingkatkan," tuturnya.

Jika vaksin asal China itu masih kurang, kata Luhut, pemerintah akan bekerja sama dengan produsen lain seperti Novavax dan Johnson & Johnson.

"Setelah Sinopharm, kita juga engage Novavax dan Johnson & Johnson, semua negara rebutan, ada 180 negara yang belum dapat. Kita sih confidence," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah membutuhkan 7,5 juta dosis vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi gotong royong atau mandiri usulan dari para pengusaha. Kata dia, minat perusahaan swasta untuk program vaksinasi ini sangat besar.

"Kadin sudah (catat) 6.644 perusahaan daftar di Kadin kurang lebih kebutuhan vaksin 7,5 juta. Vaksin penting. Total 360 juta atau 180 juta untuk masyarakat Indonesia," katanya.

Erick mengatakan pemerintah sudah memastikan vaksinasi COVID-19 jalur gotong royong akan tersedia pada Maret 2021. Jumlah yang sementara yang disediakan untuk swasta sebanyak 3,5 juta dosis.

Tak hanya itu, kata Erick, pemerintah juga memastikan vaksin gotong royong akan diberikan secara gratis. Regulasi penyaluran vaksin sedang digodok oleh pemerintah.

Sementara itu, pengusaha memastikan akan menjamin biaya dari vaksin gotong royong atau vaksin mandiri. Artinya, biaya vaksinasi tersebut tak akan dibebankan kepada karyawan melainkan akan ditanggung oleh pengusaha.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, harga vaksin gotong royong akan ditetapkan oleh pemerintah. Namun, bukan untuk komersialisasi.

Sementara itu, kata Shinta, pengadaan vaksin akan dilakukan oleh  PT Bio Farma (Persero) sebagai holding BUMN farmasi. Nantinya, pengusaha akan membeli vaksin tersebut.

"Tujuannya adalah untuk perusahaan itu bisa membiayai karyawannya untuk divaksinasi, jadi ini tidak ada unsur komersialisasi," tutur Shinta.

Shinta mengatakan, pengusaha berperan membelikan vaksin untuk kemudian disuntikkan kepada buruh atau karyawan. Adapun perusahaan yang mengikuti program ini bersifat sukarela dan tidak diwajibkan.

"Jadi perusahaan itu membiayai untuk karyawannya bisa mendapatkan vaksin secara gratis. Ini optional. Tidak harus mengikuti program ini," ujarnya.