JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mencatat pengusaha yang tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam program vaksin gotong royong jumlahnya mencapai ribuan. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, hingga hari ini hampir 6.700 perusahaan berminat mengikuti vaksinasi gotong royong. Saat ini, pemerintah pun tengah menyusun regulasi terkait dengan mekanisme pelaksanaan program vaksinasi gotong royong tersebut.
"Ini sudah kami mulai pendaftarannya dan dalam dua minggu sudah mendaftar 6.689, hampir 6.700 perusahaan yang tertarik. Jadi antusiasme-nya tinggi," tuturnya, dalam acara webinar bertajuk 'Menyongsong Vaksin Gotong Royong', Selasa, 23 Februari.
Lebih lanjut, Shinta menjelaskan, perusahaan yang saat ini mendaftar vaksin gotong royong berasal dari berbagai jenis sektor usaha. Beberapa di antaranya terdiri dari sektor padat karya, perbankan, transportasi baik perusahaan besar maupun Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM).
"Tidak hanya untuk perusahaan swasta jadi ada terdiri dari berbagai macam baik perusahaan PMA, PMDN dan UMKM. Semuanya boleh mengikuti," katanya.
Kadin, kata Shinta, juga terus mendata perusahaan yang berminat mengikuti vaksinasi gratis. Ia mengatakan program ini tidak harus diikuti oleh perusahaan. Artinya hanya merupakan optional.
Lebih lanjut, ia mengatakan, vaksin yang disuntikkan dalam program vaksin gotong royong ini nantinya tidak akan sama dengan yang diterima masyarakat saat ini melalui program vaksin gratis pemerintah.
"Ini optional. Perusahaan tidak harus mengikuti program ini. Nanti jenis vaksin, kapan vaksin ini menunggu pemerintah. Tapi vaksinnya tidak akan sama dengan yang saat ini didapatkan oleh masyarakat dan juga pendataan tidak akan tumpang tindih," jelasnya.
BACA JUGA:
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Arya Sinulingga mengatakan pemerintah menyambut baik keinginan perusahaan menanggung biaya vaksin untuk para karyawan.
Kata Arya, program vaksin gotong royong merupakan bentuk komitmen pengusaha melindungi para karyawan. Saat ini, menurut dia, pemerintah sedang menggodok aturan pelaksanaan vaksin gotong royong tersebut.
"Yang utama itu karyawan dikasih gratis (dibayarkan pengusaha)," tuturnya.
Terkait pengadaan vaksin, kata Arya, rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengadaan vaksin tetap melalui Bio Farma sebagai holding BUMN farmasi.
"Soal pengadaan dari KPK mereka minta supaya tidak banyak pihak, sampai hari ini informasi masih dari Bio Farma grup yang menjadi pengadaan (vaksin gotong royong)," ucapnya.
Saat ini, kata Arya, pemerintah juga masih menunggu data perusahaan dan karyawan yang akan mengikuti program vaksin gotong royong. Pemerintah juga sudah melakukan pembicaraan dengan produsen vaksin seperti Sinopharm.