BUMN Bantah Cari Untung dari Program Vaksinasi Gotong Royong

JAKARTA - Program vaksinasi gotong royong atau mandiri sudah mulai berjalan. Namun program ini dinilai tidak adil bagi pengusaha kecil dan menengah karena biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal. 

Selain itu, penggunaan vaksin tunggal dari Sinopharm menimbulkan kesan motif bisnis di balik program tersebut. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga merespons tudingan motif bisnis di balik program vaksinasi gotong royong. Dia membantah Kementerian BUMN mencari untung dengan mengunakan merek vaksin tertentu. 

Arya mengatakan pemerintah tidak hanya menggunakan satu merek vaksin dalam program vaksinasi gotong royong. Menurut dia, selain vaksin Sinopharm dan Cansino yang saat ini sudah mendapatkan izin pakai, pihaknya juga tengah menjajaki kemungkinan impor vaksin dari Rusia, yakni Sputnik V. 

"Bawaannya curiga terus ya, ini tidak hanya Sinopharm. Kita juga membuka peluang yang namanya Sputnik dari Rusia, lagi proses, kita masih nunggu," tuturnya dalam diskusi virtual, Jumat, 21 Mei. 

Arya memastikan pemerintah terbuka mengenai merek vaksin COVID-19. Karena itu, Arya membantah pemerintah hanya terpaku pada satu merek vaksin. 

"Ada beberapa alternatif vaksin yang lagi diajukan oleh kawan-kawan, lagi berproses. Jadi kalau dibilang bahwa ini adalah langkah-langkah untuk cari keuntungan makanya hanya satu merek, enggak. Kami lagi cari juga yang lain, tidak hanya ini," jelasnya. 

Terkait dengan harga vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi gotong royong yang dianggap mahal, Arya mengatakan pemerintah sudah berupaya mendapatkan vaksin dengan harga yang murah. Harga yang ditetapkan merupakan usaha terbaik dari pemerintah dalam pengadaan vaksinasi. 

"Jadi kalau dikatakan untuk percepatan (vaksinasi nasional) bikin murah, lah cari vaksinnya aja susah. Itu juga mau murah, tapi dapatnya segitu," kata dia. 

Pemerintah sebelumnya menetapkan harga sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi senilai Rp117.910 per satu kali penyuntikan vaksin. Sementara satu orang membutuhkan dua dosis, sehingga harga yang harus dibayarkan sebesar Rp879.140. 

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penetapan harga vaksin gotong royong telah dilakukan secara transparan, bahkan di audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski pengadaan vaksinnya dilakukan oleh BUMN farmasi, PT Bio Farma (Persero), Erick menegaskan pemerintah tak mencari untung dari program vaksinasi gotong royong. 

"Sejak awal kami BUMN sangat terbuka, kami tidak berpikir untuk komersialisasi vaksin ini. Tapi realitas yang harus kita hadapi bahwa vaksin ini memang harus di beli dan bukan vaksin yang didapatkan secara gratis," tuturnya. 

Mantan Bos Inter Milan ini mengatakan pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp77 triliun per tahun untuk program vaksinasi COVID-19. Menurut Erick, jumlah anggaran yang disiapkan pemerintah Indonesia terbesar di dunia. 

Erick Thohir menyebut anggaran tersebut diperlukan untuk mengejar target vaksinasi hingga 70 persen penduduk. Ia menjamin tidak ada komersialisasi yang dilakukan pemerintah dalam penyeluran vaksin ini. 

"Jadi jangan dilihat konteksnya pemerintah hadir mencari margin atau keuntungan dalam distribusi vaksin dan ini saya rasa terbesar di dunia Rp77 triliun," katanya.