JAKARTA - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2-4 di Jawa Bali mulai 21 sampai 4 Oktober 2021, lantaran situasi COVID-19 di Jawa-Bali mulai membaik.
Oleh karena itu, Komisi IX DPR mengingatkan para pengusaha untuk memenuhi hak para pekerja dalam mendapatkan akses vaksin gotong royong. Pasalnya, sejauh ini capaian vaksin gotong royong masih rendah.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Mendagri Terbitkan 2 Instruksi soal Lanjutan PPKM yang Berlaku 21 September-4 Okktober
21 September 2021, 08:31 -
| BERITA
Menko Luhut: Cegah Gelombang Ketiga, Jaga Kasus Harian pada Level 3.000-an
21 September 2021, 07:38 -
| BERITA
Sulitnya Satgas COVID-19 Bogor Capai Target Luhut Gara-gara Terkendala Vaksinator
21 September 2021, 03:41
Menurut politikus PKS itu, percepatan ini penting dilakukan perusahaan lantaran karyawan yang sudah mendaftar vaksin gotong royong tidak bisa mendaftar program vaksin dari pemerintah.
"Pada saat program vaksin pemerintah semakin gencar, harusnya para pekerja ini mendapatkan haknya lewat vaksin gotong royong. Tapi percepatannya masih perlu diakselerasi," jelas Mufida.
Mufida mengungkapkan, pada akhir Juli 2021 Kementerian BUMN menyebut stok vaksin gotong royong sudah ada 7 juta dosis. Namun belakangan, ada keterlambatan kedatangan vaksin.
"Harga vaksin gotong royong untuk perusahaan juga turun dan ada kepastian stok 7 juta. Jangan sampai saling lempar kesalahan dan tanggung jawab dan akhirnya para pekerja yang dikorbankan," tegas Mufida.
Legislator DKI Jakarta itu pun mengingatkan, vaksin gotong royong tidak dipungut biaya bagi pekerja alias gratis. Vaksin gotong royong, kata dia, juga tidak boleh digunakan sebagai booster bagi masyarakat umum.
"Kemarin sempat beredar pendaftaran booster dengan vaksin Sinophram di RS Swasta yang seharusnya dikhususkan bagi vaksin gotong royong. Sejauh ini vaksin booster hanya boleh bagi tenaga kesehatan, bukan yang lain," tandas Mufida.
Terkait
