Vaksin Berbayar, DPR: Jangan Cari Keuntungan Peras Rakyat
Ilustrasi (Unsplash)

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah melalui Kimia Farma memberlakukan vaksinasi berbayar menggunakan vaksin Sinopharm senilai Rp879.140 per dua dosis bagi individu atau perorangan mulai hari ini, Senin, 12 Juli.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher mewanti-wanti pemerintah agar tak mengeluarkan kebijakan yang dinilai mencari untung dari rakyat. Dia menegaskan, vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. 

"Setiap individu harus mendapat akses  yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat," ujar Netty kepada wartawan, Senin, 12 Juli.

Terlebih, anggota Komisi IX DPR RI itu mengungkapkan, sejauh ini tidak ada diskusi dengan DPR terkait vaksinasi gotong royong bagi individu atau perorangan. 
 
"Kebijakan yang sudah disetujui adalah  vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba  muncul kebijakan vaksin berbayar untuk  individu," jelas Netty.

Dikatakannya, Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2021 dijadikan landasan hukum bagi vaksinasi berbayar untuk individu setelah ada perubahan redaksi atas definisi vaksin gotong royong. Awalnya  kata Netty, hanya ditujukan untuk karyawan perusahaan atau badan usaha, kemudian ditambahkan juga untuk individu atau perorangan yang dibebankan pembiayaannya pada yang bersangkutan.

Menurut Netty, pemerintah tidak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antri dalam pelaksanaan vaksinasi.

"Akses gratis vaksin COVID-19 bukan  persoalan warga kaya ataupun miskin, bukan pula  soal mau antri atau tidak.  Ini soal tanggung jawab negara melindungi rakyatnya. Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi," tegas legislator Jawa Barat itu.

Untuk itu, Netty meminta pemerintah  mengakselerasi program vaksinasi agar segera mencapai target alih-alih menjual vaksin pada rakyat.

"Apakah target vaksinasi gratis 2 juta dosis perhari sudah tercapai? Apakah target vaksinasi gotong royong untuk pekerja dan keluarganya yang dibiayai  perusahaan sudah sesuai tujuan? Apakah laporan terkait KIPI sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti? Pemerintah harus pastikan semua hal tersebut  berjalan lancar dulu, jangan menambah PR baru," bebernya.

Netty juga mempertanyakan kejelasan bantuan 500.000 dosis vaksin Sinopharm dari UEA. Pemerintah, kata dia, harus transparan dan bertanggung jawab, jangan sampai ada penyelewengan dan penyalahgunaan bantuan. Terlebih Sinopharm dan Cansino termasuk jenis vaksin dalam skema gotong royong.
 
"Jadi kemana rencana distribusi bantuan Sinopharm dari UEA ini?," tanya Netty.

Atas polemik tersebut, Netty mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu agar tidak menimbulkan kegaduhan publik. Apalagi, sektor ekonomi masyarakat sedang terganggu. 
 
"Banyak rakyat yang tengah menderita dan terjepit. Fungsi layanan kesehatan pun tengah kolaps. Jangan menambah beban rakyat dengan isu vaksin berbayar dan isu kewajiban menyertakan sertifikat vaksinasi sebagai syarat pengurusan administrasi publik dan mengakses bantuan sosial atau pelayanan sosial," tutup Netty.