JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengapresiasi program vaksinasi gotong royong yang sudah dimulai sejak Selasa, 18 Mei. Diharapkan vaksinasi mandiri ini dapat mengakselerasi herd immunity sebagai upaya mengendalikan penyebaran COVID-19.
Namun, Netty mempersoalkan biaya vaksin yang terlalu mahal. Pasalnya, jika harus dua kali suntik vaksin bisa merogoh kocek hingga Rp 1 juta per orang.
Sebagaimana diketahui, pengadaan vaksinasi gotong royong ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021. Pemerintah menetapkan harga tertingginya sebesar Rp439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali suntik sebesar Rp879.140.
"Hampir satu juta rupiah untuk dua kali suntikan itu memberatkan pelaku UMKM," ujar Netty, Rabu, 19 Mei.
Jika tujuannya untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif, menurut Netty, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi mereka yang bergerak di usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong ini.
"UMKM memiliki peranan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Bahkan di saat pandemi ini sebagian besar mereka masih bisa bertahan. Jadi sangat disayangkan jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin gotong royong," ungkap legislator Jawa Barat itu.
BACA JUGA:
"Jangan sampai vaksin gorong royong hanya dapat diakses oleh korporasi besar saja," tambahnya.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta orang atau 99,9% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja mencapai 117 juta pekerja atau 97% dari total pekerja.
Sementara itu UMKM berkontribusi 61,1% bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01% dari jumlah pelaku usaha.
Karena itu, Netty mengingatkan pemerintah agar mengawasi implementasi program vaksinasi mandiri ini di lapangan guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja.
Ia pun meminta pemerintah lebih sigap dan transparan dalam penanganan program vaksinasi nasional baik menyangkut proses pengadaan vaksin, distribusi, dan pencapaian targetnya.
"Vaksin gotong royong ini sesuatu yang sangat penting dihadirkan di tengah lambatnya realisasi vaksinasi harian. Jangan sampai hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi demi mengganti biaya vaksin skema gotong royong," kata Netty.
Terkait
