JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan harga vaksin dalam program vaksinasi gotong royong yakni sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi senilai Rp117.910 per satu kali penyuntikan vaksin. Sementara satu orang membutuhkan dua dosis, sehingga harga yang harus dibayarkan sebesar Rp879.140. Harga ini dianggap masih terlalu tinggi.
Menanggapi hal ini, Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menegaskan penetapan harga vaksin didasari pada hasil survei terlebih dahulu. Survei dilakukan kepada perusahaan yang masuk dalam anggota Kadin dan perusahaan non Kadin.
Lebih lanjut, kata Rosan, dari hasil survei ditemukan, 78 persen perusahaan bersedia harga vaksin di bawah Rp500.000 per karyawan. Sementara sisanya menyanggupi di angka Rp1 juta hingga Rp1,5 juta.
"Jadi range ini sesuai dengan kemampuan dan survei yang kita lakukan. Jadi 78 persen mengatakan sanggup," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 18 Mei.
Bahkan, kata Rosan, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) banyak yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong. Dari total 22.736 perusahaan yang mendaftar, 7.000 di antaranya UMKM.
"Memang kita lihat UMKM yang mendapatkan tekanan karena COVID-19 ini banyak, signifikan. Tetapi ternyata di satu sisi banyak juga UMKM yang masih bisa berjalan dengan baik. Mereka ingin berpartisipasi divaksin gotong royong ini," jelasnya.
BACA JUGA:
Rosan menjelaskan harga vaksin yang ditetapkan juga merupakan hasil masukan dari manajemen sejumlah perusahaan swasta dan pihak pemerintah. Karena itu, patokan tarif vaksinasi mandiri dinilai sudah sesuai.
"Untuk seluruh perusahaan memberikan masukan, berapa masukannya untuk supaya nanti ditetapkan atas masukan PT Bio Farma, juga kepada Kementerian Kesehatan agar jangan sampai ketika harga dimasukkan ternyata mundur. Dan harga ini memang sesuai survei kemampuan dunia usaha yang mendaftar kepada kami," tuturnya.
"Harga (vaksin gotong royong) ini memang sesuai dengan harga survei dan kemampuan dari dunia usaha yang mendaftar kepada kami. Jadi saya bisa pastikan harga ini adalah harga yang sesuai dengan ekspektasi dari dunia usaha," sambungnya.
Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga industri hotel dan restoran menilai tarif vaksinasi mandiri terlalu mahal. Bahkan, tidak semua pengusaha bisa berpartisipasi dalam skema pembiayaan tersebut.
"Kemahalan, tidak mampu usaha UMKM. Mereka akhirnya lebih pada melaksanakan protokol kesehatan saja," kata Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun seperti dilansir BBC News Indonesia.