KADIN: Vaksinasi Gotong Royong Tidak Boleh Dikomersialisasi

JAKARTA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan Roeslani memaparkan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo serta Komite Pemulihan Ekonomi Nasional terkait program vaksinasi mandiri gotong royong. 

Dari pertemuan itu, Jokowi menurutnya ingin mengakselerasi vaksinasi dalang rangka herd immunity. Karenanya pada pertemuan itu KADIN mengusulkan kembali menjalankan program vaksinasi mandiri. 

Diharapkan herd immunity yang lebih cepat memberikan dampak positif terhadap sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. 

Rosan mengatakan, KADIN diminta Jokowi membicarakan usulan ini baik kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN di bawah Komite Pemulihan Nasional. Pihaknya pun sudah mempresentasikan program vaksinasi tersebut. 

"Spiritnya bahwa program vaksinasi mandiri atau gotong royong tidak boleh ada komersialisasi," ujar Ruslan dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR, Senayan, Senin 15 Maret.

Kedua, lanjut Ruslan, semangat yang dibangun adalah vaksin gratis. Di mana penerima tetap digratiskan dengan ketentuan perusahaan yang membayar untuk diberikan kepada para pekerja, buruh, dan pegawainya.

"Jadi itu walaupun dalam perjalanannya perusahaan mengusulkan apakah boleh terutama perusahaan tambang, usul diberikan kepada masyarakat sekitar tambang yang terdampak pada operasionalnya. Itu juga kami sampaikan," sambung dia 

Rosan mengakui, program ini tidak memberatkan KADIN sama sekali karena pada saat ini perusahaan dan industri juga sudah menjalankan protokol kesehatan.

"Setiap dua minggu sekali kita mengadakan swab antigen kepada karyawan. Karena itu kami melihat jika kami berpartisipasi diprogram vaksinasi Gotong royong justru biayanya semakin efisien untuk bidang usaha," ungkap Rosan.

Selain itu, dengan turut melaksanakan program vaksinasi diharapkan produktifitas pekerja semakin baik karena sudah merasa aman dan nyaman. Tentu, kata Rosan, juga berdampak positif pada sektor kesehatan dan sektor pemulihan ekonomi. 

Selain itu, hasil komunikasi KADIN dengan Komite Pemulihan Nasional dan Menteri Kesehatan juga Menteri BUMN, pihaknya pun mulai melakukan pendataan dan registrasi bagi perusahaan mulai 28 Januari sampai dengan 28 Februari.

"Tahap pertama perusahaan yang daftar ada 9.176 perusahaan dengan total peserta vaksinasi 6.998.235 mencakup karyawan dan keluarga karyawan," jelas Rosan.

Kemudian tahap II, sambung dia, dilaksanakan pada 10 Maret hingg 24 Maret terjadi penambahan 2.372 perusahaan. Sehingga total perusahaan yang mendaftar ada 11.542 dengan total target penerima vaksinasi 7.403.356

"Dan ini masih terus berjalan. Yang daftar bukan hanya perusahaan besar bahkan UMKM cukup banyak mendaftar. Ini tentu suatu hal yang positif," ujarnya.