Alasan ASN Mau Diganti Robot: Karena Kita Tidak Punya Uang?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali mengutarakan rencananya mengganti Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN Eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan atau artificial intelegence (AI). Kabarnya misi ini sudah mulai diwujudkan. Lalu apa alasan sebenarnya?

Rencana mengganti ASN dengan robot pertama kali disampaikan Jokowi pada November 2019. "Saya sudah perintahkan juga ke Menpan dan Rebiro, eselon III dan IV diganti dengan AI. Kalau diganti AI, birokrasi kita lebih cepat," ujarnya Kamis 28 November 2019 dikutip Media Indonesia.

Waktu itu Jokowi juga bilang penggantian tenaga manusia dengan AI akan masuk dalam konsep omnibus law. "Saya yakin itu tapi sekali lagi ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR."

Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran, salah satunya untuk memperlancar investasi. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia.

"Eselon harus disederhanakan. Eselon I sampai eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Transformasi birokrasi

Saat ini Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama, mengklaim transformasi digital birokrasi itu sedang berlangsung. Digitalisasi dilakukan pada sektor layanan publik maupun pada manajamen ASN.

"Upaya digitalisasi telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. seiring dengan situasi yang tak pasti plus pandemi COVID-19, transformasi tersebut dipercepat," kata Satya kepada Republika.

Bukti transformasi digital birokrasi kata Satya bisa dilihat dari jumlah ASN yang terus menurun. Seperti dicatat Buku Statistik ASN (2021), jumlah ASN aktif tahun ini ada 4.081.824 orang. Turun drastis jika dibandingkan 2015 yang mencapai 4.593.604.

Menurut Satya, meski transformasi digital ini terus berlangsung, bukan berarti semua ASN bakal digantikan oleh robot. "Ke depannya, formasi PNS tidak akan gemuk, karena penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik ini."

Kehadiran AI memang bisa menggantikan beberapa tugas pelayanan publik yang sebelumnya dikerjakan ASN. Misalnya terkait pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual, ini sebenarnya dapat diformulasikan oleh sistem.

"Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter," kata Jokowi.

Namun di sisi lain, pergantian ASN oleh robot tak serta membuat penghasilan mereka berkurang. "Kami tidak ingin potong income, pendapatan dari ASN kita, yang dibutuhkan adalah kecepatan membuat kebijakan, memutuskan di lapangan, karena perubahan yang cepat, pemerintahan yang fleksibel itu dibutuhkan," ujar Jokowi. Lantas apakah program ini digencarkan lantaran presiden tak puas dengan kinerja ASN?

Kinerja ASN

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berpendapat kinerja ASN itu tak bisa dipukul rata. Memang secara kinerja ada yang lambat, tapi itu juga tergantung kementerian dan lembaganya.

"Memang ada yang tidak cepat. Tapi ini kan tergantung kementerian dan lembaganya juga. Di situ kan kewenangan menteri harusnya mengawasi ketat terhadap pelaksanaan di bawahnya sesuai tugas dan fungsinya," kata Trubus kepada VOI.

Ia mencontohkan Kementerian BUMN yang baru-baru ini "disentil" Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Kan sindirannya ke BUMN itu. Bahwa kontrak-kontrak itu enggak transparan segala macam."

"Ini kan sebenarnya kelemahan di Menteri Erick Thohir. Kemudian di situ juga dari kelemahan dewan pengawas Pertamina. Misalnya itu sebagai contoh," kata Trubus.

Sementara itu, kementerian yang kinerjanya cepat menurut Trubus contohnya adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Misalnya kementerian keuangan cepat tuh."

Tugas evaluasi kinerja kementerian inilah, kata Trubus, seharusnya dikerjakan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Namun saat ini menurut Trubus sayangnya, pekerjaan Sekab tak jelas. "Sayangnya dia kerjanya enggak jelas. Sampai sekarang itu kan menteri paling nyaman. Ini harusnya tugas dia untuk mengevaluasi kementerain."

Alasan sebenarnya

Kinerja ASN menurut Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah bukanlah jadi alasan utama mengapa ASN berencana diganti AI. Namun "kelihatannya itu masalah efisiensi anggaran. Jadi anggaran itu kan membengkak terus."

Kalau pun berkeras untuk menerapkan AI dalam birokrasi, hal itu menurut Trubus tak bisa diaplikasikan ke seluruh sektor. Hanya sektor-sektor tertentu yang bisa diganti robot.

"Kalau pun mau diterapkan, hanya sektor-sektor tertentu yang bisa. Gak semua sektor bisa diganti robot," kata dia.

Beberapa sektor yang bisa menggunakan AI menurut Trubus antara lain pelayanan pembuatan KTP dan layanan samsat. Namun kalau misalnya mau mengurus sertifikat tanah, itu enggak bisa. "Karena menyangkut banyak hal, jadi enggak bisa diganti robot."

Selain soal anggaran, menurut Trubus, alasan lain mengapa transofrmasi digital birokrasi ini akan segera direalisasikan adalah karena penataan ASN tak berjalan optimal. "Misalnya mengenai eselonisasi, kan akhirnya enggak selesai sampai sekarang kan, banyak mereka yang sudah difungsionalkan, terus disuru apa tak jelas," ujar Trubus.

*Baca Informasi lain tentang ASN baca tulisan menarik lain dari Ramdan Febrian Arifin.