Pemprov Sebut Tak Bakal Pakai APBD untuk Formula E, PDIP: Kita Pelototi Anggaran

JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengaku partainya akan mencermati setiap pembahasan anggaran DKI yang memuat komponen penyelenggaraan Formula E.

Salah satu pembahasan yang saat ini sedang berlangsung antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI adalah rancangan perubahan APBD DKI tahun 2021.

"Nanti di RAPBD Perubahan 2021 akan kita pelototin, muncul atau enggak, karena anggaran Formula E itu menyebar di hampir semua SKPD sebagai penunjang pelaksanaan balapan formula E," kata Gembong saat dihubungi, Sabtu, 16 Oktober.

Sejauh ini, kata Gembong, pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan DKI 2021 belum memuat komponen anggaran Formula E.

Namun, untuk lebih memastikan tak ada penyisipan anggaran dalam pembahasan selanjutnya, PDIP akan tetap menyisir secara detail pagu anggaran yang diajukan Pemprov DKI.

"Di plafon anggaran sementara belum ada. Tapi nanti akan kita lihat ketika nanti sudah masuk ke RAPBD perubahan. kalau di KUPA-nya enggak ada, harusnya di RAPBD juga enggak ada, lah. Harusnya kan gitu," tutur dia.

Seperti diketahui, DPRD dan Pemprov DKI resmi menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp79,52 triliun.

Pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp72,18 triliun disesuaikan menjadi Rp64,84 triliun, rencana belanja daerah Rp72,96 menjadi Rp69,62 triliun sehingga netto belanja daerah mengalami pengurangan Rp3,33 triliun atau 4,58 persen.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan anggaran penyelenggaraan Formula E tidak masuk dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Menurut Riza, penggunaan dana dari APBD untuk Formula E hanya dilakukan pada APBD-Perubahan 2019 dan APBD 2020.

"Anggaran Formula E kan sudah sebelumnya dan untuk di tahun ini tidak ada anggaran untuk itu. Anggaran untuk komitmen dan lain-lain, itu kan sudah dibayarkan di anggaran sebelumnya," kata Riza.