Sebut Anggaran Formula E ke Depan Tak Pakai APBD, PKS: Nanti Ada Sponsor

JAKARTA - Anggaran penyelenggaraan Formula E yang rencananya bakal digelar selama 5 tahun oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih diperdebatkan di DPRD DKI Jakarta.

Fraksi PDIP dan PSI memandang Anies tak bisa mengorbankan APBD demi mewujudkan Formula E. Karena itu, mereka mengajukan hak interpelasi untuk mempertanyakan kepastian rencana gelaran ajang balap mobil bertenaga listrik tersebut.

Namun, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani membeberkan bahwa anggaran penyelenggaraan Formula E ke depan tak lagi menggunakan APBD. DKI akan mengikuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencari sponsor dari pihak swasya.

"Sebenarnya ini enggak ada masalah. Jadi, ke depan pelaskanaan Formula E untuk membayar commitment fee tidak menggunakan APBD lagi. Sesuai rekomendasi BPK, kan meminta PT Jakpro mencari sponsor," kata Yani kepada VOI, Selasa, 14 September.

Saat ini, Pemprov DKI sudah menggelontorkan APBD hampir Rp1 triliun. Riniciannya, pembayaran commitment fee 2 termin yang dibayarkan tahun 2019 sebesar 20 juta pound sterling atau setara Rp360 miliar, termin 1 commitment fee pada 2020 sebesar 11 juta pound sterling atau setara Rp200 miliar, dan bank garansi sebesar 22 juta pound sterling atau Rp423 miliar.

Sampai akhirnya, pembayaran commitment fee ditunda oleh Anies akibat adanya pandemi COVID-19. Namun, Anies masih harus membayar commitment fee Formula E pada termin 2 2020, sesi 2022/2023 26,6 juta pound sterling, dan sesi 2023/2024 29,2 juta pound sterling.

Mengingat situasi pandemi masih berlangsung, Yani menyebut Anies merencanakan pelunasan beban penyelenggaraan Formula E yang belum dibayarkan akan ditanggung oleh pihak ketiga atau swasta.

Karenanya, Yani meminta masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan besarnya anggaran Formula E.

"Ini tuh banyak orang yang enggak memahami masalah formula E. Sehingga, orang berteriak-teriak seakan-akan semuanya pakai APBD," tutur Yani.

"Yang kemarin memang sih pakai APBD, tapi kan itu ada pada anggaran 2019. Ke depan, enggak ada pakai APBD karena melibatkan swasta," lanjutnya.

Yani mengaku optimis bahwa DKI bisa mendapatkan sponsor, sehingga Formula E bisa terlaksana. Sebab, ia menganggap akan banyak keuntungan yang dapat diraih Jakarta, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

"Hal ini bisa mengangkat Jakarta dan Indonesia pada tingkat dunia. Banyak keuntungan yang diperoleh, multi effectnya juga ada, seperti banyak peserta yang datang, sehingga hotel dan tempat wisata bisa laku. Perekonomian pun menggeliat," pungkasnya.