PKS Sesumbar Anies Baswedan Gelar Formula E Tanpa APBD, Pengamat: Jangan Halusinasi, Itu Mission Impossible

JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani sesumbar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menggunakan dana APBD untuk menggelar Formula E. DKI akan mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencari sponsor dari pihak swasya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, pernyataan Achmad Yani ini tidak berdasar, lebih condong halusinasi.

Untuk sampai ke titik itu, banyak hal yang harus disiapkan Pemprov DKI lewat BUMD, Jakpro. Misalnya, studi kelayakan, lokasi acara, moda transportasi untuk peserta hingga koordinasi dengan pemerintah pusat.

Sayangnya, mendekati target pelaksanaan di 2022, hal-hal yang disebutkan di atas belum disiapkan Pemprov DKI.

"Jadi ini berlebih-lebihan, mission imposibble. Karena bagaimana harus ada pihak ketiga (sponsor) yang berkomitmen, perusahan-perusahan untuk acara kan enggak ada," jelas Trubus saat dihubungi VOI di Jakarta, Selasa, 14 September.

Bila ajang mobil balap listrik tersebut digelar di Monuman Nasional (Monas) maka Pemprov DKI harusnya sibuk bekerja saat ini.

Promosi di berbagai media massa misalnya, koordinasi dengan pemerintah pusat soal transportasi peserta ajang balap, hingga keamanan tamu mancanegara yang berkunjung.

"Jadi ini menurut saya terlalu politis, orang bilang halusinasi. Harusnya kan by data empiris. Harus ada hitungan untuk rugi, cost and benefit-nya. Karena mencari sponsor itukan harus menggunakan hitungan untung rugi," tegas Trubus.

Saat ini, Pemprov DKI sudah menggelontorkan APBD hampir Rp1 triliun. Riniciannya, pembayaran commitment fee 2 termin yang dibayarkan tahun 2019 sebesar 20 juta pound sterling atau setara Rp360 miliar, termin 1 commitment fee pada 2020 sebesar 11 juta pound sterling atau setara Rp200 miliar, dan bank garansi sebesar 22 juta pound sterling atau Rp423 miliar.

Sampai akhirnya, pembayaran commitment fee ditunda oleh Anies akibat adanya pandemi COVID-19. Namun, Anies masih harus membayar commitment fee Formula E pada termin 2 2020, sesi 2022/2023 26,6 juta pound sterling, dan sesi 2023/2024 29,2 juta pound sterling.

Mengingat situasi pandemi masih berlangsung, Yani menyebut Anies merencanakan pelunasan beban penyelenggaraan Formula E yang belum dibayarkan akan ditanggung oleh pihak ketiga atau swasta. Karenanya, Yani meminta masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan besarnya anggaran Formula E.

"Ini tuh banyak orang yang enggak memahami masalah formula E. Sehingga, orang berteriak-teriak seakan-akan semuanya pakai APBD," tutur Yani.

"Yang kemarin memang sih pakai APBD, tapi kan itu ada pada anggaran 2019. Ke depan, enggak ada pakai APBD karena melibatkan swasta," lanjutnya.

Yani mengaku optimis bahwa DKI bisa mendapatkan sponsor, sehingga Formula E bisa terlaksana. Sebab, ia menganggap akan banyak keuntungan yang dapat diraih Jakarta, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

"Hal ini bisa mengangkat Jakarta dan Indonesia pada tingkat dunia. Banyak keuntungan yang diperoleh, multi effectnya juga ada, seperti banyak peserta yang datang, sehingga hotel dan tempat wisata bisa laku. Perekonomian pun menggeliat," pungkasnya.