Junta Militer Larang Anggotanya Mencalonkan Diri dalam Pemilihan Nasional dan Daerah di Guinea

JAKARTA - Junta Guinea melarang anggotanya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan nasional maupun lokal berikutnya, serta akan menyetujui lamanya transisi ke pemilihan dengan Dewan Nasional Transisi (TNC) yang beranggotakan 81 orang.

Awal bulan ini pemimpin kudeta 5 September yang juga mantan komandan pasukan elite Guinea, Mamady Doumbouya, mengabaikan pembekuan aset dan larangan perjalanan yang diberlakukan oleh blok regional ECOWAS, yang bertujuan untuk menekan transisi cepat ke aturan konstitusional.

Selama dua minggu terakhir, junta telah mengadakan konsultasi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pemimpin bisnis, untuk memetakan kerangka kerja untuk pemerintahan transisi Guinea.

"Menurut piagam pemerintahan transisi, Doumbouya akan menjadi presiden, dengan pemerintahan yang terdiri dari perdana menteri sipil dan kabinet, tidak ada yang boleh menjadi kandidat dalam pemilihan," kata seorang juru bicara junta kepada stasiun penyiaran negara, mengutio Reuters 28 September.

"TNC harus setidaknya 30 persen perempuan dan akan mencakup seorang presiden dan dua wakil presiden, yang juga tidak diizinkan mencalonkan diri dalam pemilihan mendatang, kata juru bicara itu.

Para pemimpin regional Afrika Barat berusaha menjatuhkan sanksi untuk mencegah kemunduran demokrasi lebih lanjut di kawasan itu, setelah empat kudeta yang dipimpin militer di Afrika Barat dan Tengah sejak tahun lalu.

Diberitakan sebelumnya, pasukan elite tentara nasional Guinea mengumumkan telah merebut kekuasaan, menggulingkan Presiden Alpha Conde dalam upaya kudeta, setelah tembakan di sekitar istana kepresidenan di Conakry, ibu kota Guinea

Kolonel Mamady Doumbouya, kepala unit dan pemimpin upaya kudeta mengatakan, langkah yang ditempuhnya disebabkan oleh korupsi yang menyebabkan kemiskinan di negara tersebut.

"Kemiskinan dan korupsi endemik telah mendorong pasukan untuk mencopot Presiden Alpha Conde dari jabatannya. Kami telah membubarkan pemerintah dan institusi. Kita akan menulis ulang konstitusi bersama," sebut Doumbouya alasannya melakukan pengambilalihan kekuasaan.