Kuasai Afghanistan, Taliban Janji Ampuni Tentara Pemerintah hingga Kontraktor dan Penerjemah Pasukan Asing

JAKARTA - Kelompok Taliban mengumumkan keinginan memiliki hubungan damai dengan negara-negara di dunia, serta menghormati hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam, dalam jumpa pers pertamanya di Kabul, Selasa waktu setempat.

Pengumuman Taliban menunjukkan sikap yang lebih manusiawi dibanding dengan pemerintahan mereka selama 20 tahun sebelumnya. Sementara, Amerika Serikat dan negara-negara lain terus melakukan proses evakuasi para diplomat, misi asing dan warga sipil mereka dari Afghanistan.

"Kami tidak menginginkan musuh internal atau eksternal," kata juru bicara utama Taliban, Zabihullah Mujahid, mengutip Reuters Selasa 17 Agustus.

Perempuan akan diizinkan untuk bekerja dan belajar dan "akan sangat aktif dalam masyarakat tetapi dalam kerangka Islam," tambahnya, lanjutnya.

Selama memerintah pada periode 1996-2001, Taliban menghentikan perempuan dari bekerja dan menjatuhkan hukuman termasuk rajam di depan umum. Anak perempuan tidak diizinkan pergi ke sekolah dan perempuan harus mengenakan burqa yang menutupi semua untuk pergi keluar, hanya jika ditemani oleh kerabat laki-laki.

Mujahid mengatakan, Taliban tidak akan mencari pembalasan terhadap mantan tentara dan anggota pemerintah yang didukung Barat, memberikan amnesti untuk mantan tentara pemerintah Afghanistan serta kontraktor dan penerjemah yang bekerja untuk pasukan internasional.

"Tidak ada yang akan menyakiti Anda, tidak ada yang akan mengetuk pintu Anda," katanya, menambahkan bahwa ada 'perbedaan besar' antara Taliban sekarang dan 20 tahun yang lalu.

Mujahid mengatakan, media swasta dapat terus bebas dan independen di Afghanistan dan bahwa Taliban berkomitmen pada media dalam kerangka budaya mereka.

Dia juga mengatakan keluarga yang mencoba melarikan diri dari negara itu di bandara, harus kembali ke rumah dan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus di Jenewa minggu depan untuk mengatasi 'masalah hak asasi manusia yang serius', setelah pengambilalihan Taliban, kata sebuah pernyataan PBB.

Ramiz Alakbarov, koordinator kemanusiaan PBB untuk Afghanistan, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara bahwa Taliban telah meyakinkan PBB bahwa mereka dapat melanjutkan pekerjaan kemanusiaan di Afghanistan, yang menderita kekeringan.

Sebelumnya, Uni Eropa mengatakan hanya akan bekerja sama dengan pemerintah Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa jika mereka menghormati hak-hak dasar, termasuk hak-hak perempuan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan, Taliban harus mengizinkan semua orang yang ingin meninggalkan negara itu, menambahkan bahwa tujuan NATO adalah untuk membantu membangun negara yang layak di Afghanistan. Ia juga memperingatkan aliansi itu bisa menyerang, jika negara itu kembali menjadi tempat berkembang biaknya terorisme.

Terpisah, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan, mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan virtual para pemimpin Kelompok Tujuh minggu ini, untuk membahas strategi dan pendekatan bersama ke Afghanistan.