Menerka Nasib Afghanistan Setelah Amerika Pamit

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) telah menarik pasukan terakhirnya di Afghanistan. Pasukan AS berada di Afghanistan selama 20 tahun, tepatnya setelah serangan al-Qaeda di AS pada 11 September 2001. Lebih dari 122.000 orang telah meninggalkan Kabul sejak 14 Agustus 2021, sehari sebelum Taliban merebut kendali atas Afghanistan.

Diplomat AS di Afghanistan, Ross Wilson, berada di dalam penerbangan transportasi militer C-17 terakhir dari Bandara Kabul pada 30 Agustus pukul 11.59 malam. Dia bersama dengan komandan jenderal Divisi Lintas Udara ke-82 militer AS.

Menurut laporan yang dirangkum VOI dalam artikel Pasukan AS Terakhir Meninggalkan Afghanistan Setelah Evakuasi Udara Besar-besaran, saat pasukan AS pergi, Taliban menghancurkan lebih dari 70 pesawat, lusinan kendaraan lapis baja, dan melumpuhkan pertahanan udara yang menggagalkan upaya serangan roket ISIS pada malam keberangkatan AS.

Komandan Pusat Komando Militer AS (Centcom) Jenderal Frank McKenzie menggunakan istilah 'patah hati' untuk menggambarkan emosi seputar kepergian tentara AS dari perang terpanjang ini.

“Ada banyak patah hati yang terkait dengan kepergian ini. Kami tidak mengeluarkan semua orang yang kami inginkan,” kata McKenzie.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan pihaknya mengharapkan Taliban untuk terus mengizinkan perjalanan yang aman bagi warga AS untuk meninggalkan Afghanistan setelah penarikan militer AS selesai. Tetapi ada kekhawatiran tentang bagaimana warga tersebut dapat pergi jika tidak ada bandara di Afghanistan yang beroperasi.

Masih ada puluhan ribu warga Afghanistan yang menanti evakuasi, termasuk penerjemah yang bekerja dengan militer AS, jurnalis, dan pembela hak-hak perempuan. Tidak jelas bagaimana nasib mereka, tetapi para pejabat AS khawatir bahwa Taliban mungkin akan melakukan aksi balas dendam terhadap mereka.

Pihak AS sendiri mengatakan tidak berencana untuk meninggalkan diplomat di Afghanistan dan akan memutuskan apa yang harus dilakukan di masa depan berdasarkan tindakan Taliban. Tetapi pemerintahan Biden juga ingin melihat bagaimana krisis kemanusiaan dan ekonomi tidak pecah di negara itu.

Mengutip Reuters, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan lebih dari 18 juta orang - lebih dari setengah populasi di Afghanistan - membutuhkan bantuan. Setengah populasi anak-anak di Afghanistan yang berusia di bawah 5 tahun sudah menderita kekurangan gizi akut di tengah kekeringan kedua dalam empat tahun.

Beberapa negara termasuk Inggris mengatakan bahwa tidak ada negara yang harus mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan secara bilateral. Proses evakuasi warga negara asing di Afghanistan berlangsung kacau. Mereka meninggalkan ribuan warga Afghanistan yang pernah membantu mereka.

Sementara Taliban merayakan kepergian tentara AS. Mereka merayakannya dengan tembakan di Kabul. Dengan kepergian semua pasukan AS, Taliban mengklaim kemenangan perang yang telah berlangsung selama 20 tahun.

"Tentara AS terakhir telah meninggalkan bandara Kabul dan negara kami memperoleh kemerdekaan penuh," kata juru bicara Taliban Qari Yusuf kepada Al Jazeera TV.

Setiap presiden AS yang menjabat sejak 2001 telah menghadapi misi yang berkembang di Afghanistan, yang mengakibatkan puluhan ribu korban dari kalangan AS dan Afghanistan. Upaya sia-sia tersebut membuat frustrasi kepemimpinan politik AS dan Taliban yang dengan keras kepala menolak kekalahan.

Biden telah menjelaskan keputusannya untuk menarik semua pasukan AS sebagai pilihan yang diperlukan untuk perang yang tujuannya semakin kabur. Ia menambahkan bahwa penarikan digerakkan oleh kesepakatan dengan Taliban yang dibuat oleh Presiden Donald Trump. Kekacauan yang terjadi dalam mengevakuasi warga negara AS dan Afghanistan yang membantu upaya perang adalah hasil yang dapat diprediksi dan sebagian besar tidak dapat dihindari, katanya pekan lalu.

Kebijakan Presiden AS Selama Ini

Invasi AS di Afghanistan berawal dari Presiden AS George W. Bush yang bersumpah untuk membasmi terorisme global. Dia meminta Taliban untuk membebaskan para pemimpin al-Qaeda yang bersembunyi, termasuk Osama bin Laden. Ketika Taliban menolak seruan itu, dia mengambil pijakan perang. Kongres mengizinkan pasukan AS untuk mengejar mereka yang bertanggung jawab atas 9/11 pada tanggal 18 September 2001 - meskipun anggota parlemen tidak pernah secara eksplisit memilih untuk menyatakan perang terhadap Afghanistan.

Pada 7 Oktober 2001, militer AS secara resmi meluncurkan Operation Enduring Freedom, dengan dukungan dari Inggris. Sebagian besar fase awal perang melibatkan serangan udara terhadap target al-Qaeda dan Taliban. Pada November 2001, 1.300 tentara Amerika berada di negara itu.

Keberlangsungan perang lalu "diwariskan" kepada Presiden AS Barack Obama. Melansir CNN, jenderal-jenderal teratas merekomendasikan untuk menaikkan jumlah pasukan dengan tujuan melemahkan Taliban, di mana serangan-serangan juga dilancarkan pada tingkat yang lebih tinggi.

Debat internal terjadi begitu panjang dan melelahkan. Wakil Presiden AS saat itu, Joe Biden menentang rencana itu. Namun Obama tetap mengerahkan puluhan ribu tentara lagi ke Afghanistan. Pada saat yang sama, dia berkomitmen untuk melakukan penarikan pasukan pada 2011. 

Pada awal masa jabatan keduanya, Obama telah mengadopsi pandangan terhadap Afghanistan yang disimpulkan oleh anggota timnya sebagai "Afghanistan cukup baik". Ini merupakan sebuah pengakuan bahwa upaya untuk menumbuhkan demokrasi gaya barat di sana tidak memiliki harapan besar. Secara tidak langsung, Obama memiliki pendapat bahwa menghapus teroris dan menjaga Taliban tetap terkendali adalah peran AS.

Saat kursi Presiden AS diduduki oleh Donald Trump, ia mengalihdayakan otoritas tingkat pasukan ke Pentagon. Timnya terbagi menurut garis ideologis, antara penasihat militernya yang menganjurkan kehadiran yang berkelanjutan dan nasionalis kukuh yang menentang intervensi asing.

Dalam pidato Agustus 2017, Trump mengatakan bahwa meskipun nalurinya berkata untuk menarik semua pasukan AS, kondisinya tidak memungkinkan. Trump mengatakan "kondisi di lapangan" yang akan menentukan pengambilan keputusan apa pun.

Sebuah kesepakatan dicapai pada Februari 2020 yakni menetapkan penarikan penuh pasukan AS dengan imbalan jaminan dari Taliban bahwa mereka akan mengurangi kekerasan dan memutuskan hubungan dengan kelompok-kelompok teror. Tetapi tidak ada tindakan perwujudan janji-janji itu, yang menurut Pentagon tidak terpenuhi. Bahkan ketika pasukan AS mulai pergi, Taliban justru memperoleh kekuatan. Bulan Mei 2021 merupakan batas waktu untuk menarik semua pasukan AS yang kemudian diteruskan ke presiden AS selanjutnya, Joe Biden. Kini, pada 31 Agustus 2021, semua pasukan AS telah mundur dari Afghanistan.

Nasib Afghanistan di Tangan Taliban

Banyak pihak yang menyatakan bahwa nasib Afghanistan di tangan Taliban masih belum jelas. Pihak Taliban sebelumnya mengatakan bahwa ingin membentuk "pemerintahan Islam yang inklusif" dengan faksi-faksi lain. Mereka juga berencana akan melakukan negosiasi dengan politisi senior, termasuk para pemimpin di pemerintahan sebelumnya.

Selain itu, Taliban juga berjanji untuk menegakkan hukum Islam, tetapi tetap mendorong perempuan untuk bergabung dengan pemerintahan. Mereka mengatakan akan menyediakan lingkungan yang aman untuk kembalinya kehidupan normal setelah beberapa dekade perang.

Jalan Taliban untuk menjadikan Afghanistan sebagai negara yang berkehidupan normal pasca kepergian pasukan AS panjang dan tidak mudah. Menurut wawancara VOI dengan Pengamat Terorisme Harits Abu Ulya, terdapat beberapa masalah yang harus segera diselesaikan.

Pertama adalah penyelesaian problem domestik. Problem domestik yang lebih serius harus segera diselesaikan oleh Taliban sebagai kelompok politik dan militer. Taliban harus segera melakukan konsolidasi untuk membangun pemerintahan dan kekuasaan yang kredibel serta diterima oleh semua pihak. Taliban juga diharapkan dapat mengakomodir semua pihak yang juga harus dilibatkan dalam pembangunan Afghanistan.

"Kemenangan Taliban ini bukan kemenangan dengan istana serba lengkap. (Ibaratnya) Taliban mendapatkan istana yang runtuh dan harus bekerja keras untuk kembali rekonstruksi, rehabilitasi. Sekaligus menjaga stabilitas keamanan agar semua proses yang diinginkan dapat terealisasi," ujar Harits saat dihubungi VOI.

Selain itu masalah yang harus diselesaikan adalah perekonomian. Perlu diketahui bahwa 70 persen masyarat Afghanistan mengalami kemisikinan dan hal tersebut adalah masalah serius. Taliban diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah fundamental seperti ini.

Berbicara tentang masalah ekonomi, Taliban juga tidak boleh menutup diri karena ada kaitan dengan komunikasi internasional. Hal tersebut menjadi PR yang krusial bagaimana Taliban harus membuka saluran diplomasi ke negara luar. Hal tersebut dikarenakan membangun ekonomi tidak bisa berdiri sendiri. Taliban juga harus meraih kepercayaan dari negara luar untuk mendapat bantuan.

"Afghanistan di bawah (pemerintahan) Taliban telah berusaha membangun komunikasi dengan China, Rusia, sekalipun demikian hal ini bukan terkait ke ideologi tetapi lebih ke perekonomian. Bagi Taliban komunikasi ini tidak bisa dibatasi, (dilakukan) dengan spirit damai dan inklusif," jelas Harits.

Permasalahan yang juga harus segera Taliban selesaikan adalah jaminan keamanan. Ketika AS yang telah menginvasi Afghanistan selama 20 tahun telah pergi, konstruksi sosial dan gangguan-gangguan tetap masih ada. Meski demikian, Harits menilai bahwa Taliban sudah mampu membangun komunikasi dengan faksi-faksi di Afghanistan dengan baik.

"Taliban cukup mampu membangun komunikasi, konsolidasi, dan mendorong agar faksi-faksi tersebut dapat membangun perdamaian. Melihat Afghanistan sebagai negara kokoh, dan fokus untung kepentingan bersama dengan sistem yang mereka punya," jelas Harits.

Terkait citra Taliban di mata publik yang dianggap ekstrem dan konservatif, Harits menilai bahwa itu semua efek dari pembangunan persepsi dari media. Taliban yang selama ini sibuk "mengusir" AS dan tidak menggunakan media sosial untuk membangun citra, membuka peluang bagi orang luar untuk menciptakan persepsi tentang Taliban. Padahal saat ini Taliban sendiri telah bersikap lebih terbuka, contohnya dengan memberikan jaminan terhadap perempuan untuk sekolah dan terlibat dalam pemerintahan. Taliban juga kini telah menyampaikan berbagai rencana secara terbuka ke hadapan publik.

"Taliban dari tahun 1996 hingga 2021 telah belajar bagaimana membangun Afghanistan tidak bisa dilakukan dengan cara sangat ekstrem. (Afghanistan) butuh dukungan publik dan lebih inklusif," tutup Harits.

*Baca informasi lain tentang TALIBAN atau tulisan menarik lain dari Ramdan Febrian Arifin.

BERNAS Lainnya