KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra Soal Korupsi Tanah Munjul, PSI: Bongkar Sampai ke Akarnya

JAKARTA - KPK memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik. Dia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mendukung langkah KPK dan meminta pengusutan kasus korupsi tanah di Ibu Kota dibongkar sampai tuntas.

"KPK harus bisa ungkap dalang dan jejaringnya, dan penjarakan yang terlibat. Jangan puas hanya mencari pelaku kecil yang jadi kambing hitam, kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya," kata Michael kepada wartawan, Selasa, 10 Agustus.

Michael mengaku partainya bukannya menginginkan ada anggota legislatif yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Namun, dia menganggap pengadaan tanah memang kerap menjadi isu yang paling hangat dan diminati di forum DPRD DKI Jakarta karena anggaran pembelian tanah yang nilainya cukup besar.

“Tentu kita berharap tidak ada legislatif yang terlibat, tapi kita melihat faktanya selalu ada dorongan kuat untuk menghabiskan anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya pada pembahasan di DPRD DKI Jakarta. Ini sangat tidak wajar,” ucap dia.

Bahkan, ia meyakini korupsi tanah di Munjul hanyalah satu dari sekian banyak dugaan korupsi lainnya yang melibatkan mafia.

“Korupsi pengadaan tanah Munjul hanyalah permukaan dari bongkahan gunung es mafia tanah. Kasus ini harus jadi pintu masuk membongkar mafia tanah di Jakarta,” ungkapnya.

Hari ini, Taufik diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Yoory Corneles yang merupakan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Selain Taufik, KPK juga memanggil saksi lainnya. Mereka adalah Plh. BP BUMD periode 2019 Riyadi dan Kasubbid Pelaporan Arus Kas BPKD DKI Jakarta Sudrajat Kuswata.

Taufik pun mengakui dirinya pernah ikut membahas anggaran Perumda Pembangunan Sarana Jaya. "Iya, dibahas (anggaran, red)," kata M Taufik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.