Bagikan:

JAKARTA - Sejumlah politikus PSI membocorkan ruangan mana saja di Gedung DPRD DKI Jakarta yang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 18 Januari sore hingga malam.

Selain ruang Komisi C DPRD DKI Jakarta, Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Sigit Widodo membocorkan bahwa KPK menggeledah ruangan Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, dan ruang Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

"Petugas KPK semalam melakukan penggeledahan di lantai 3 (Komisi C), 4 (Golkar), 8 (Fraksi PDIP), dan lantai 10 (ruang Ketua DPRD) gedung DPRD DKI. Ruangan Fraksi PSI ada di lantai 4 gedung DPRD DKI, tapi yang digeledah ruang fraksi partai lain," kata Sigit kepada wartawan, Rabu, 18 Januari.

Sigit mengklaim bahwa ruangan Fraksi PSI tak ikut digeledah lantaran KPK tengah menyelidiki kasus korupsi pengadaan tanah pada tahun 2018-2019. Sementara, saat itu PSI belum masuk dalam parlemen DKI.

“Penyidik KPK datang untuk melengkapi bukti kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Ini kasus tahun 2018, Fraksi PSI DKI baru ada setelah Pemilu 2019,” ungkap Sigit.

Sementara, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana juga membeberkan bahwa tim KPK turut menggeledah dua ruangan lain, yakni ruang Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, serta Fraksi PKB-PPP.

"Fraksi PSI enggak ada yang digeledah. Yang digeledah lantai 4 ruang Fraksi Golkar, lantai 6 (ruang Fraksi PKS dan PKB-PPP), lantai 10, dan lantai 2 (ruang Fraksi Gerindra)," ujarnya.

Kemarin, tim KPK menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat selama sekitar 5 jam. Sekitar pukul 20.55 WIB, tim KPK yang mengenakan masker keluar dengan membawa sejumlah koper. Dengan tergesa, mereka langsung masuk ke mobil dan pergi meninggalkan lokasi.

Selama penggeledahan dilakukan, Gedung DPRD DKI dalam penjagaan ketat oleh petugas pengamanan dalam (pamdal). Akses masuk pada dua gedung di lingkungan DPRD DKI ditutup. Dilihat dari depan, lampu pada seisi lobby gedung DPRD DKI dimatikan.

Berdasarkan informasi beredar, KPK menggeledah sejumlah ruangan, antara lain ruang Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta hingga ruangan Fraksi DPRD DKI Jakarta.

Dalam penggeledahan ini, KPK berupaya mencari bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2018-2019.

Diduga telah terjadi kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Namun, penghitungan masih terus dilakukan. Selain itu, komisi antirasuah belum mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Pengumuman akan disampaikan setelah seluruh bukti terkumpul.

Penggeledahan hari ini juga dibenarkan oleh KPK. "Benar, ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan.

Namun, Ali belum mau memerinci bukti apa yang ditemukan penyidik. Ia hanya mengatakan temuan yang didapat akan disampaikan ke publik pada waktunya. "Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," tegasnya.