Benahi Ekonomi Tunisia: Presiden Saied Coba Kendalikan Harga, Cari Pinjaman Luar Negeri dan Incar Koruptor

JAKARTA - Presiden Tunisia Kais Saied mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membenahi sektor sejumlah sektor kehidupan di Tunisia, setelah dirinya mengumumkan langkah darurat pada Hari Minggu lalu.

Mengutip Reuters Kamis 29 Juli, Presiden Saeid melakukan penataan sektor ekonomi, menggelar penyelidikan korupsi, hingga penanganan COVID-19, langkah yang disebutnya sebagai langkah untuk menyelamatkan Tunisia.

Lebih jauh, Presiden Kais Saied menyebut lonjakan kasus infeksi COVID-19 dan salah kelola pemerintahan membuatnya mengambil langkah darurat, sekaligus untuk mencegah terjadinya perselisihan sipil antar warga.

Kemarahan publik yang diikuti dengan kesulitan ekonomi bertahun-tahun, serta penurunan pelayanan publik, membuat masyarakat Tunisia geram terhadap tumpulnya politik dalam negeri.

Presiden Saied, yang mengatakan tindakannya konstitusional tetapi belum menetapkan langkah selanjutnya, telah didesak oleh Amerika Serikat untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi.

Didukung oleh tentara, tindakan Saied termasuk menangguhkan parlemen selama 30 hari. Para penentang termasuk partai Islamis Ennahda, yang terbesar di parlemen, menuduhnya melakukan perebutan kekuasaan.

Sebelumnya, Presiden Saied memberhentikan Perdana Menteri Hichem Mechichi, Menteri Pertahanan Tunisia Ibrahim Bartaji dan Hasna Ben Slimane, penjabat menteri kehakiman, serta memerintahkan pemberlakuan jam malam mulai pukul 19.00 hingga 06.00 waktu setempat.

Pada Hari Rabu ia menggantikan kepala stasiun televisi nasional Tunisia Mohamed al-Dahach, setelah adanya insiden terkait dengan pejabat dari sindikat jurnalis dan liga hak asasi manusia.

Fokus Ekonomi

Rabu malam, Kepresidenan Tunisia menerbitkan sebuah video yang menunjukkan Presiden Saied memberi tahu kepala serikat bisnis, jika pilihan ekonomi yang salah telah menyebabkan masalah keuangan yang besar untuk negara tersebut.

Dalam video tersebut, Presiden Saied berupaya mengendalikan harga dengan meminta para pedagang untuk menurunkan harga barang, memperingatkan larangan untuk tidak berspekulasi atau menimbun. Dia juga menargetkan tokoh bisnis yang dituduh korupsi, dengan mengatakan sekitar 460 orang telah mencuri 13,5 miliar dinar atau sekitar 4,8 miliar dolar Amerika Serikat uang publik.

Sementara di luar negeri, Tunisia juga sedang berupaya mencari perjanjian pinjaman dari Dana Moneter Internasional untuk membiayai defisit anggaran yang diproyeksikan sebelumnya, sekaligus menyicil pembayaran hutang.

Mengenai penanganan korupsi, pengadilan sebelumnya mengatakan sedang menyelidiki dua partai terbesar di parlemen, Ennahda dan Heart of Tunisia, atas dugaan menerima dana asing selama kampanye pemilihan 2019. Peradilan, yang secara luas terlihat di Tunisia sebagai independen dari politik, mengatakan penyelidikannya dimulai 10 hari sebelum langkah presiden.

Terkait dengan COVID-19, Presiden Saied memperketat beberapa pembatasan, termasuk dengan pemberlakukan kembali jam malam, serta melarang perjalanan antara kota. Selain itu, ia juga mengelaurkan perintah pendirian pusat respons pandemi, untuk mengoordinasikan penanganan krisis COVID-19 di Tunisia.