JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengakui kasus COVID-19 hingga saat ini masih tergolong tinggi. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematian dan keterisian rumah sakit, pemerintah akhirnya memperpanjang periode PPKM Level 4 hingga 2 Agustus.
Ace sepakat jika pengetatan kebijakan PPKM juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi. Terlebih, tak semua lapisan masyarakat menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Menurutnya, masih banyak sektor ekonomi informal masyarakat yang sangat terdampak akibat pengetatan mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19.
"Para pekerja harian, para pedagang di pasar, pedagang makanan di pinggir jalan, dan lain-lain, yang mereka bekerja di sektor informal yang sangat terdampak. Tapi mereka secara ekonomi sangat terkekang akibat pengetatan ini mereka tidak bisa berjualan. Lalu bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya? Inilah yang harus dipikirkan pemerintah," ujar Ace, Senin, 26 Juli.
"Maka, pada sektor ini diberikan kelonggaran walaupun tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya soal pembatasan soal waktu," tambahnya.
Kendati demikian, Ace mengimbau masyarakat agar menyadari pentingnya protokol kesehatan dalam masa PPKM level 4 ini untuk menekan laju penularan COVID.
"Jika penularan masih tinggi pasti akan tetap membuat ekonomi akan semakin mengalami pelambatan. Dan jauh lebih dari itu, nyawa dan keselamatan jiwa akan menjadi taruhannya," katanya.
BACA JUGA:
Untuk itu, Ketua DPP Partai Golkar pun meminta pemerintah daerah (pemda) agar membuat landasan hukum guna memberi sanksi pelanggar selama perpanjangan PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Sebab, saat ini masih rentan terjadi penularan COVID-19.
"Pemerintah daerah harus memastikan aturan yang menjadi landasan hukum bagi pengaturan sektor-sektor tertentu yang diperbolehkan beroperasi disertai sanksi bagi pelanggarnya," kata Ace.
Terkait
