PKS Minta Pemerintah Tentukan Target Waktu Pengendalian COVID-19: Jangan PPKM Mingguan, Rakyat Galau

JAKARTA - Pemerintah pusat mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang hingga 16 Agustus.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah berani menentukan masa pembatasan terukur dengan target waktu pengendalian pandemi COVID-19. Menurutnya, pemerintah jangan lagi membuat rakyat galau dan jengah dengan kebijakan PPKM yang terus ditambah secara mingguan.

"Penentuan kebijakan PPKM dalam masa satu minggu hanya membuat rakyat galau dan bingung, karena tidak tahu sampai kapan kondisi membaik. Pemerintah seharusnya berani dan tegas menetapkan target waktu pengendalian pandemi hingga situasi membaik," ujar Netty kepada wartawan, Senin, 9 Agustus.

Seharusnya, lanjut politikus PKS itu, pemerintah sebagai pengelola negara mampu mengoptimalkan semua sumber daya di bawah otoritasnya untuk berani menyebutkan kapan situasi membaik. Sehingga, kata Netty, pemerintah dapat memberikan rasa aman dan harapan pada rakyat.

"Yakinkan masyarakat, bahwa dengan strategi dan upaya yang dilakukan  pemerintah maka dalam waktu tiga bulan ke depan. Misalnya, kondisi akan membaik dan PPKM level 3-4 dapat dihentikan. Sebutkan dukungan apa yang diminta dari rakyat agar strategi pengendalian pandemi berhasil," terangnya.

Jika pemerintah tidak mampu membangun rasa aman dan harapan pada rakyat akan membaiknya situasi, kata Netty, maka jangan salahkan rakyat jika PPKM diperpanjang namun rakyat malah abai dan tidak peduli.

“Mayoritas indikator kesehatan saat ini menunjukkan bahwa PPKM Level 3-4 belum optimal dalam mengendalikan kasus COVID-19 di berbagai daerah. Positivity rate serta angka kematian masih konsisten di atas 1.000," paparnya.

Legislator Jawa Barat itu pun mempertanyakan efektivitas langkah dan strategi pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah. Mengingat sudah lebih dari satu bulan penerapan PPKM  darurat dan PPKM level 3 - 4, namun indikator kesehatan di luar Jawa-Bali masih memprihatinkan.

Netty menyebutkan, angka kematian di luar Jawa-Bali juga meningkat. Bahkan pada 5 Agustus, kata dia, angka kematian di Lampung lebih tinggi ketimbang di Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta atau pun Banten.

Netty juga menyinggung data rendahnya capaian testing di luar Jawa-Bali yang masih jauh di bawah standar WHO. Misalnya, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, yang mana  rasio tesnya hanya 0,9:1.000 penduduk per minggu.

“Target testing adalah 400 ribu per hari, tapi sampai sekarang hanya mampu di angka 200 ribu dan itu pun lebih  terkonsentrasi di Jawa-Bali. Jangan sampai kasus COVID-19 di sana seperti abu dalam sekam,” tegas Netty.

Soal vaksinasi, sambungnya, juga harus berbasis kesehatan masyarakat agar tujuan mencapai herd immunity segera tercapai.

"Pastikan ketersediaan stok vaksin di daerah-daerah dan siapkan skenario antisipasi kelangkaan vaksin akibat munculnya varian delta plus yang banyak ditemukan di negara-negara produsen vaskin,” ujar Netty.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, menyatakan PPKM level 4 diperpanjang hingga 16 Agustus.

"Atas arahan Presiden RI, PPKM 4, 3, 2, akan diperpanjang hingga 16 Agustus 2021," kata Luhut dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 8 Agustus.

Luhut mengatakan perpanjangan PPKM ini dilakukan untuk menjaga momentum yang baik. Dia mengatakan penerapan PPKM level 2-4 sebelumnya sudah berjalan baik.

"Penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, dan 2 yang diterapkan sejak 2 Agustus-9 Agustus di Jawa-Bali menunjukkan hasil cukup menggembirakan. Dari data yang didapat, penurunan terjadi hingga 59,6 persen dari puncak kasus di 15 Juli 2021 yang lalu," ucap dia.